Pejabat Dindagkop dan UMKM Blora Diperiksa Kejaksaan

Rabu, 01 Juli 2020, Dibaca : 676 x Editor : nugroho

Ahmad Sampurno
DISELIDIKI KEJAKSAAN: Pejabat Dindagkop dan UMKM Blora dimintai keterangan terkait jual beli kios Pasar Induk Cepu.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Blora - Kejaksaan Negeri Blora, Jawa Tengah memeriksa pegawai dan pejabat di lingkungan  Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) setempat untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam praktik jual beli kios di Pasar Induk Cepu. 

Kasus tersebut sekarang ini masuk tahap klarifikasi oleh Kejaksaan  Negeri Blora.

Baca Lainnya :

    Sebelumnya, juga sudah ada 10 orang pedagang Pasar Induk Cepu yang di panggil untuk diklarifikasi terkait persoalan itu. 

    Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Blora, Muhammad Adung menyatakan ada tiga orang yang diperiksa terkait kasus jual beli kios Pasar Induk Cepu.

    Baca Lainnya :

      "Hari ini ada 3 orang yang diperiksa. Kepala UPT Pasar Wilayah II Cepu, Bendahara Pasar, dan Kepala Pasar Induk Cepu," jelasnya, Rabu (1/7/2020). 

      Dalam proses klarifikasi itu, ketiga orang itu didampingi oleh seorang kuasa hukum. Namun, hingga berita ini diturunkan, wartawan suarabanyuurip.com masih berusaha meminta keterangan kepada pihak kuasa hukum.

      Diberitakan sebelumnya, Kepala UPT Pasar Wilayah II Cepu, Moh Sofaat, menyampaikan bahwa jual beli kios itu merupakan intruksi atasan. Bahkan praktik seperti ini sudah dilakukan jauh sebelum dia menjadi kepala UPTD.

      “Semua yang ada di sini (jual beli kios) merupakan intruksi dari atas. Baik kebijakan apapun. Dari dulu memang seperti itu,” bebernya.

      Selain intruksi dari atas, jual beli kios ini dilakukan karena jumlah kios terbatas. Sehingga dilakukan praktik jual beli.

      Menurutnya, dari 20 kios, yang 8 sudah diplot untuk pedagang lama. Sementara untuk 12 kios lainnya, 2 diberikan gratis untuk orang tertentu dan 10 Kios lainnya di perjualbelikan kepada para pedagang. 

      “Pokoknya intruksi dari pihak pasar(Dindagkop dan UMKM). Intruksinya, yang mau manggon segera diurusi. Ada yang pakai surat dan ada yang pakai lisan,” ucapnya.

      Dijelaskan 10 pedagang tersebut memang dipilih pedagang yang selama ini aktif jualan. Serta pedagang lama serta memiliki los. 

      "Ini juga demi pedagang. Kami memperjuangkan pedagang juga,” tuturnya.

      Setiap kios dihargai antara Rp75 juta sampai Rp100 juta dengan potongan 10%. Terkait siapa yang menentukan harganya, Moh Sofaat mengkalim itu merupakan hasil kesepakatan banyak pihak. Mulai dari Kepala Bidang Pasar, Kasi Pasar, Paguyuban, Kepala Pasar dan Kepala UPTD.  

      “Memang tidak ada dasarnya. Patokane untuk menentukan harga kios ya kira-kira saja,” tegasnya.(ams)



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more