Tak Ada Keseriusan dari Pemkab, Penggugat PI Blok Cepu Tolak Perjanjian Damai

Jum'at, 25 September 2020, Dibaca : 337 x Editor : nugroho

d suko nugroho
TOLAK PERJANJIAN DAMAI : Penggugat PI Blok Cepu Agus Susanto Rismanto dan Anwar Sholeh berunding dengan para pihak tergugat.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Penggugat kerjasama pengelolaan penyertaan modal (Participating Interest/PI) Blok Cepu, Agus Susanto Rismanto, menolak draft perjanjian perdamaian yang diusulkan pihak tergugat PT. Surya Energi Raya (SER), dan PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS). Penolakan dikarenakan tidak adanya niatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro maupun BUMD-PT ADS- untuk mengambilalih 100% saham Seri B milik PT SER.

Padahal perusahaan asal Jakarta-PT SER- itu sebelumnya telah menawarkan seluruh sahamnya untuk dibeli Pemkab Bojonegoro. Namun dalam draf perjanjian perdamaian tersebut PT ADS hanya akan mengakuisi 26% saham milik PT SER.

Baca Lainnya :

    Sehingga Gus Ris-panggilan akrab Agus Susanto Rismanto memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian perdamian dan memutuskan tetap melanjutkan proses gugatan perbuatan melawan hukum dengan materi perjanjian kerja sama pengelolaan PI Blok Cepu yang sekarang ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

    Perundingan jalan damai gugatan perjanjian bagi hasil PI Blok Cepu ini diinisiasi oleh pihak tergugat III (PT SER) di salah satu hotel di Bojonegoro, Kamis (24/9/2020). Dihadiri pihak tergugat I Bupati Bojonegoro yang dikuasakan kepada Bagian Hukum Pemkab, dan tergugat II Presiden Direktur PT ADS Lalu M Syahril Majidi. 

    Baca Lainnya :

      "Saya melihat baik Pemkab maupun ADS tidak ada niatan meningkatkan pendapatan dari PI Blok Cepu secara optimal, meskipun PT SER sudah bersedia melepas seluruh sahamnya. Jika itu diambilalih Bojonegoro semua, tentu ini akan menjadi peluang memperoleh pendapatan besar," ujar Gus Ris usai perundingan.

      Menurutnya, pembelian 26% saham Seri B milik PT SER oleh PT ADS yang dituangkan dalam perjanjian damai itu sekadar memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2014. Karena kepemilikan saham PT ADS hanya 25%, sedangkan PT SER 75%. Sementara PP Nomor 54 Tahun 2017, mengamanatkan agar kepemilikan saham Pemerintah daerah harus lebih besar dibanding pihak investor, atau dengan perbandingan paling sedikit 51 persen saham dikuasai oleh Pemerintah daerah dan 49 persen saham dikuasai investror.

      "Artinya, jika hanya 26% yang akan diakuisisi ADS, tanpa perjanjian damai ini pun itu wajib dipenuhi oleh Pemkab. Karena jika itu tidak dipenuhi akan terus menjadi temuan BPK," tegas mantan Anggota DPRD Bojonegoro 2004 -2009 dan 2009 – 2014 ini.

      Seharusnya, menurut Gus Ris, Pemkab Bojonegoro maupun ADS bisa memiliki minimal 70% saham di pengelolaan PI Blok Cepu. 

      "Komposisi ini baru ideal," tegasnya.

      Sebelumnya dalam perundingan itu, Presiden Direktur PT ADS, Lalu M Syahril Majidi menyampaikan ADS hanya sebagai objek. Untuk memutuskan pembelian saham PT SER semua kewenangannya adalah pemilik saham PT ADS yakni Pemkab Bojonegoro.

      Namun, menurut Syahril, hal yang paling krusial adalah memenuhi amanat PP 54/2017 agar kepemilkan saham BUMD menjadi 51%. Sehingga tidak menjadi temuan BKP.

      "Ini yang paling krusial sekarang ini," tegas ahli keuangan itu. 

      Sedangkan untuk menilai berapa nilai saham yang akan dibeli dari PT SER, lanjut dia, perlu penghitungan oleh jasa konsultan keuangan bereputasi internasional.

      "Karena itu pada rapat umum pemegang saham atau RUPS 2019 yang akan kita laksanakan akhir tahun 2020 ini, saya akan sampaikan kepada para pemilik saham," pungkasnya. 

      Kuasa Hukum PT SER, Ilya Sumono menyampaikan alasan melepaskan 100% saham Seri B lebih pada masalah komersial. Sebab, jika hanya 26% saham yang dijual hasilnya tidak bisa untuk melakukan investasi di tempat lain.

      "Inilah yang jadi pertimbangan. Tapi saya juga belum bisa memastikan, apakah pemilik saham PT SER bersedia menjual 26% sahamnya. Karena saya di sini hanya konsultan yang memberikan pertimbangan dari sisi bisnis. Bisa jadi pemilik saham memiliki pertimbang lain," tutur Ilya.

      Di tempat yang sama, Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro Faisol Ahmadi belum bisa memastikan apakah Bupati Bojonegoro selaku pemilik saham PT ADS bersedia membeli 100% saham milik PT SER. Sebab pembelian saham ini juga membutuhkan persetujuan DPRD hingga rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.(suko)



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more