SuaraBanyuurip.com -  Ahmad Sampurno

Blora - Klinik Bhina Migas milik Pusat Pengembagangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) Kementerian ESDM berubah status menjadi Rumah Sakit (RS) tipe D. Sekarang ini syarat administrasi perizinan operasional rumah sakit tersebut sedang proses dipenuhi.

Gedung RS Tipe D tersebut diresmikan pada Senin (28/3/2022). Peresmian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial.

Menurut Direktur RS Bhina Migas, Niken Andriani, mengaku bahwa pihaknya mulai memproses semua perizinan.

"Sudah di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora,” katanya.

Dia menjelaskan, proses perizinan tinggal menunggu jadwal visitasi dari Dinas Kesehatan. Untuk kemudian menjadi sarat turunnya izin operasional. Meski begitu, pelayan kesehatan masih bisa berjalan.

Menurut Niken yang membedakan klinik dengan RS tipe D adalah ruang ICU (Intensive Care Unit) dan jumlah tempat tidurnya (bangsal).

“ICU sudah ada. Dari Klinik utama yang tidak ada rawat inapnya, kemudian menjadi RS dengan fasilitas 56 tempat tidur,” jelasnya.

Tujuan dibukanya RS tipe D ini, kata dia, adalah segmentasi peserta BPJS. Karena dengan RS, pihaknya bisa melayani semua kalangan masyarakat, bukan hanya pegawai migas saja.

“Sampai pasien kelas 3, bisa kita layani,” tandasnya.    Dia berharap, dengan hadirnya RS Bhina Migas masyarakt Cepu punya pilihan lain untuk mendapatkan layanan fasilitas kesehatan.

“Kami berharap bisa memberikan pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Tag line kami adalah kesehatan anda adalah awal persaudaraan kita. Jadi masyarakat datang sebagai pasien, meraka pulang sebagai keluarga,” ungkap Niken.

Sementara itu, Sub Koordinator Kepegawaian dan Umum PPSDM Migas Arisona menuturkan bahwa RS Tipe D memang belum mengantongi izin operasional. Namun, sudah mulai melakukan pengajuan.

Acara yang berlangsung hari ini Senin (28/3/2022) merupakan peresmian gedung RS.

“Ya, istilahnya ini soft launching. Atau sekadar peresmia gedung,” ujar Arisona.

Untuk mendapatkan izin operasional, lanjut dia, memang harus ada visitasi dari Dinas Kesehatan baik Provinsi maupun kabupaten.

“Sebenarnya, kalau tipe D itu hanya butuh tanda tangan dari Bupati Blora saja,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora Edi Widayat, mengaku tidak tahu adanya peresmian tersebut. Dari Pemkab Blora hadir Asisten 1 Sekretaris Derah Blora, Irfan Agustian Iswandaru.

“Saya malah tidak tahu, Mas,” ungkapnya.

Dia membantah jika RS Bhina Migas telah mengajukan izin operasional. Karena belum terdaftar di Sistem Online Single Submission (OSS).

“Dia daftar di OSS aja belum kok, Mas,” kata Edi.

Untuk mendapatkan izin, lanjut Edi, selain visitasi untuk mengecek kelayakan RS, juga harus melengkapi berkas administrasi. Termasuk dokumen UKL – UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan). Kalau dokumen tersebut tidak lengkap, ia juga tidak bisa melakuakan visitasi.

“Kelengkapan UKL-UPL belum,” tandasnya.(ams)