SuaraBanyuurip.com -Â Joko Kuncoro
Bojonegoro – DPRD Bojonegoro, Jawa Timur menilai alat polymerase chain reaction (PCR) yang dimiliki RSUD Sosodoro Djatikoesoemo masih minim sehingga tidak maksimal dalam melayani tes pasien di tengah melonjaknya kasus Covid-19. Namun, upaya menutup-menutupi data riil positif corona ini juga perlu diusut untuk mengetahui motifnya.
“Kita sudah sering tanya kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Utama RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, bahwa alat PCR yang ada saat ini sangat tidak maksimal. Kenapa saya bilang tidak maksimal, karena masih sangat bergantung pada cartridge dari Kementerian Kesehatan,” ujar Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Mochlasin Affan kepada suarabanyuurip.com, Selasa (6/7/2021).
Sementara Kementerian Kesehatan, lanjut Afan, panggilan akrabnya, dalam mengirim cartridge sangat terbatas. Sedangkan untuk membaca hasilnya sebagian masih di kirim ke Surabaya.Â
“Karena terbatas, maka ini sifatnya hanya untuk yang betul-betul mendesak. Jadi kalau bicara soal PCR sangat terbatas sekali karena selama ini hanya menggunakan alat yang ada di RSUD,” ungkap Afan.
Menurut dia, sebenarnya jika pemerintah mau menggunakan kekuasannya untuk melakukan tracing terhadap positif Covid-19, maka tidak akan tergantung dengan PCR. Sebab, Kementerian Kesehatan telah menjadikan tes usap atau swab antigen sebagai alat ukur penentu Covid-19.
“Parameternya adalah swab antigen. Kalau hasilnya positif maka bisa dilaporkan positif,” tegas Afan.Â
Namun masalahnya, lanjut Afan, ada indikasi ketidakjujuran dalam penyampaian data Covid-19 di Bojonegoro. Antara yang disampaikan Dinas Kesehatan dengan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dan data di lapangan.
“Kalau apa yang disampaikan Pak Wabup itu benar bila ada ketidaksamaan data Covid-19 dan upaya menutup-tupi berapa riil yang terkonfirmasi dan berapa jumlah yang meninggal, maka inilah yang perlu diusut untuk mengetahui motifnya apa. Jadi political will ini jauh lebih penting ketimbang alatnya,” beber politisi Partai Demokrat ini.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bojonegoro, Triguno Sudjono Prio mengatakan, alat PCR yang ada di RSUD Bojonegoro memiliki kapasitas 16 sampel. Alat ini sehari hanya bisa tiga kali pakai.Â
“Sebab, sekali pemakaian membutuhkan waktu lima jam. Sedangkan, hasil sampel bisa diketahui satu hingga dua hari,” jelasnya.
Menurut Triguno, alat PCR yang dimiliki pemerintah kabupaten hasil sampelnya tidak perlu lagi dikirim jauh-jauh ke Surabaya. Karena hasil bisa diketahui langsung di RSUD Bojonegoro.
“Hasilnya satu sampai dua hari baru keluar. Yakni dalam sehari 48 sampel bisa diambil,” kata mantan Camat Gondang ini.
Dia menambahkan, alat PCR ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Karena itu, dengan PCR ini diharapkan bisa membantu mendeteksi kondisi masyarakat terpapar atau tidak.(jk)