Suarabanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur resmi melaksanakan program Inklusi setelah melakukan kegiatan kick off di Gedung Angling Dharma Lantai II Pemkab Bojonegoro. Program inklusi ini bertujuan meningkatkan kontribusi Aisyiyah untuk menurunkan stunting dan perkawinan anak di Bojonegoro.

Kick off program inklusi ini, dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah, Shoimah Kastolani, Bupati Bojonegoro Anna Muawannah secara daring, organisasi perangkat daerah (OPD), Camat dan Kepala Desa.

Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah, Shoimah Kastolani mengatakan, program inklusi aisyiyah merupakan program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Di mana Aisyiyah sebagai mitra programnya, yang mengangkat tema "Kepemimpinan Perempuan untuk Peningkatan Akses Kesehatan dan Ekonomi bagi Perempuan Dhuafa Musta’hafin dengan Pendekatan Inklusif dan Hak Perempuan".

"Program ini merupakan salah satu upaya kontribusi Aisyiyah pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) dan juga diharapkan dapat berkontribusi pada capaian pembangunan daerah," katanya, Kamis (27/10/2022).

Dia mengatakan, melalui program inklusi ini dapat meningkatkan kontribusi Aisyiyah dalam upaya penurunan stunting dan perkawinan anak. Selain itu, juga diharapkan dapat menguatkan sinergi multipihak bagi capaian pembangunan daerah.

Dengan program Inklusi ini Aisyiyah berharap dapat semakin menguatkan sinergi multipihak antar lembaga. Yakni dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa, juga tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya untuk dapat berkontribusi bagi capaian pembangunan daerah.

"Program inklusi aisyiyah memiliki lima isu utama program yakni penurunan stunting, pencegahan perkawinan anak, pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR). Hingga peningkatan partisipasi perempuan dan pemberdayaan ekonomi," kata Shoimah Kastolani.

Selanjutnya, program inklusi Aisyiyah juga menerapkan prinsip GEDSI (Gender Equality Disability Social Inclusion) yang memastikan tidak ada satupun elemen masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan.

"Akan lebih banyak masyarakat marjinal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari kebijakan tentang pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Muawannah mengatakan, delapan isu yang disampaikan, diantaranya yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro berupa persoalan penurunan angka stunting sudah berkurang sebesar 2.17 %.

"Terkecil di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, isu-isu gender lain juga memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia (SDM) perempuan agar tidak tertinggal," kata Bupati Anna.

Dia mengatakan, misalnya beberapa aktivitas perempuan di Bojonegoro, pemkab juga sangat terbuka luas dan berterimakasih kepada PDA yang sudah berkontribusi penuh. Yakni terhadap kesepakatan bersama/MOU, diantaranya tentang isu-isu perempuan dan beberapa hal lain.

"Mudah-mudahan MOU ini memberikan dampak positif antara keterlibatan OPD dan Ormas sosial. Dengan harapan supaya lebih cepat merangkak angka pembangunan di Bojonegoro," katanya.(jk)