PDKI Terus Kawal Pembangunan Industri di Tuban

25234

SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho

Tuban – Kabupaten Tuban, Jawa Timur merupakan rumah bagi industri besar skala nasional dan multinasional di dalamnya. Sepanjang tahun 2020 realisasi penanaman modal asing (PMA) di Tuban mencapai 5,9 triliun rupiah yang menempatkan Bumi Wali-sebutan lain Kabupaten Tuban – sebagai penyokong tertinggi PMA di Jawa Timur. Nilai ini bahkan melonjak drastis di tahun 2021 dengan total penanaman modal asing mencapai lebih dari 300 triliun rupiah (Fathul Huda, 2020). Akan tetapi kondisi ini justru bertolak belakang dengan realita yang terjadi di masyarakat.

Angka kemiskinan Kabupaten Tuban pada tahun 2022 bahkan naik 2,90% menjadi 16,31% atau bertambah 5,44 ribu penduduk miskin baru. Sehingga menempatkan Tuban sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi 5 besar di Jawa Timur. Kemiskinan yang tinggi di daerah industri sangat menarik untuk dikaji. Pasalnya industri yang didirikan selayaknya memberikan keuntungan ekonomi dan perubahan sosio-politik bagi wilayah yang bersangkutan. Alih-alih mampu dientaskan, jurang kemisikan justru semakin melebar karena lahan-lahan pertanian berubah menjadi baja dan beton industrial.

Kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar juga semakin tersisihkan lantaran magnet industri justru menyedot para pendatang. Permasalahan kemiskinan di daerah industri seharusnya tidak ada dan kalaupun ada harus sangat kecil angkanya, mengingat pertumbuhan ekonomi Tuban yang dipacu oleh investasi sektor industri besar skala nasional dan global yang juga didukung program CSR yang besar dananya. Berbagai pemangku kepentingan baik Stakeholder industri, Pemerintah daerah, LSM, Lembaga Pendidikan dan Penelitian patut memberikan kontribusi terhadap agenda tersebut dengan meningkatkan sinergi kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah industri Tuban.

Melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intlektual) sejak tahun 2021 mengungkap bahwa golongan yang menikmati adanya pertumbuhan ekonomi dan perluasan akses lapangan pekerjaan justru bukan penduduk lokal, akan tetapi para pendatang. Dengan demikian terjadilah kesenjangan sosial ekonomi di antara penduduk lokal yang secara tradisional menguasai sumber daya alam tetapi memiliki kelemahan kompetensi, kapasitas , pendidikan dan pengalaman bekerja dan berusaha. Kondisi ini tentu rawan menimbulkan terjadinya konflik sosial di masyarakat daerah industri.

Belajar dari persoalan kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan para penduduk lokal masyarakat lapisan kelas bawah di wilayah industri, maka jalan keluar untuk menyadarkan mereka bukanlah membangun kesadaran kritis golongan miskin dan kaum marjinal untuk menjadi pemberontak. Strategi yang mengedepankan pemberontakan dan perlawanan melalui bentuk kekerasan hanyalah menghasilkan bentuk kekerasan baru yang justru akan semakin memarjinalisasikan mereka yang lemah secara pendidkan, ekonomi dna politik.

Baca Juga :   Tomas Minta Kedepankan Komunikasi

Selain itu kekerasan juga akan menghasilkan kedunguan humanisme di kalangan masyarakat kecil. Oleh karena itu kami menggunakan prinsip pemberdayaan dengan menjunjung nilai-nilai seperti kemandirian, kesetiakawanan, keadilan dan kesetaraan.

PDKI menggelar event rutin dalam PDKI 2.0 exclusive webinar dengan judul “Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Industri di Tuban” pada 23 Mei 2022 pukul 14.00 – 16.00 WIB. Hadir sebagai pemateri dalam webinar tersebut adalah Ketua DPRD Kabupaten Tuban HM. Miyadi, dan Director and Chief Financial Offcier PT Trans Pacific-Petrochemical Indotama (TPPI) Andy Arvianto, dalam webinar tersebut dihadiri oleh berbagai mahasiswa Tuban dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan juga masyarakat umum.

Event tersebut bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas SDM pemuda Tuban khususnya mereka mahasiswa yang berasal dari Tuban agar mampu meningkatkan softskill dan kompetensinya agar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan agar tidak terciptanya gap kesenjangan.

Dalam pemaparannya Ketua DPRD Tuban, HM. Miyadi menjelaskan mengenai pentingnya regulasi untuk melindungi hak-hak pekerja lokal agar bisa terserap secara optimal di Industri-industri di Tuban. Pak Miya sapaan akrabnya, juga menuturkan bahwasanya semua sekarang ini sudah bukan lagi berada di era industri 4.0 akan tetapi sudah memasuki era society 5.0 dimana Masyarakat 5.0 merupakan masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik.

DPRD Tuban, lanjut Politikus PKB itu, sejauh ini sudah membuat peraturan-peraturan yang mendukung adanya penyerapan tenaga kerja lokal yang optimal seperti pembuatan Perda tentang ketenagakerjaan dan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan secara berkala.

“Hanya saja dalam realisasinya produk hukum turunannya Perbup Tuban masih belum belum jadi hingga sekarang,” ujarnya.

Dalam dialognya Pak Miya mengungkap bahwasanya fokus utama eksekutif sekarang adalah pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya berkaitan dengan pembangunan SDM di Tuban khususnya mengenai penyerapan tenaga kerja lokal Tuban masih mengalami kesluitan lantaran produk turunan hukum yang belum terealisasikan sampai sekarang.

“Ini tidak hanya terjadi di sektor tenaga kerja semata, akan tetapi di sektor kepemudaan juga terjadi hal serupa, lantaran Perda kepemudaan sudah disahkan sejak tahun 2020, akan tetapi turunan peraturan bupati tak kunjung jadi sampai sekarang,” bebernya.

Selain itu, menurut Miyadi, peran Pemerintah dan Perusahaan juga harus di optimalkan dalam memberikan program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya di Tuban. Sebab dari pengamatan yang dlakukan oleh tim PDKI menyebut bahwasanya CSR di Tuban masih banyak persoalan yang perlu dituntaskan.

Baca Juga :   Sudah 3 Tahun TKD Gayam Masih Proses

“Kami siap untuk menerima audiensi dengan tim PDKI untuk memaparkan hasil-hasil riset dan temuannya. DPRD selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin berdiskusi sebagai bentuk aspirasi suara rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, pemaparan kedua disampaikan oleh Andy Arvianto selaku Direktur TPPI. Pak Andy sapaan akrabnya mempresentasikan mengenai pentingnya penerapan ESG dalam model bisnis tak terkecuali TPPI. Di TPPI sendiri Andy menyebut komitmen nya dalam implementasi sebagai bagian dari penilaian perusahaan. Salah satu wujud dari penerapan ESG adalah dengan menyerap tenaga kerja lokal Tuban.

Andy menambahkan bahwasanya saat ini tidak lagi relevan apabila menggunakan klaster RING 1. Akan tetapi menurutnya RING 1 mencakup keseluruhan daerah di Tuban, sehingga dia akan mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kompetensi yang diminta oleh perusahaan.

“Kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh pak Miyadi tentang pengentasan gap kebutuhan terkait dengan softskil, pendidikan, bidang kelimuan, bahasa, dan dan juga kebutuhan industri. Menurut kami, para mahasiswa lokal tuban harus bisa bersaing dengan pendatang dengan cara mengupgrade diri,” tegasnya.

Di akhir acara Andy menuturkan mengenai data pekerja di TPPI. Dari data tersebut diperoleh hanya 72 orang yang berasal dari luar Tuban yang bekerja di TPPI atau kurang dari 15% dari total keseluruhan pegawai. Artinya ini merupakan komitmen TPPI dalam membantu penyerapan tenaga kerja lokal di Tuban. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa 72 orang tersebut memiliki latar belakang akademik yang bagus sehingga mereka berada di jajaran top manajerial.

“Kami berharap para pemuda Tuban harus mampu menjadi tuan rumah di tanah sendiri bukan hanya menjadi seorang penonton yang tidak bisa mendapatkan manfaat nyata akibat adanya sektor industrialisasi ini,” pesannya.

Sementara itu, salah satu peserta zoom, Handianto asal Kecamatan Kerek saat menyebutkan bahwasanya platform PDKI ini membantu para mahasiswa Tuban untuk bisa berdialog secara langsung dengan tokoh-tokoh penting di Tuban dalam menyampaikan aspirasinya.

“Semoga cara seperti ini terus ada dan dapat ditindaklanjuti di kemudian hari,” harapnya.

Sebagai penutup acara, Agung selaku Founder PDKI berpesan bahwasanya manusia diciptakan secara menkajubkan di dunia ini bukan hanya untuk sekedar ada dan eskis semata, akan tetapi untuk membuat sebuah perubahan.

“Karena kita hidup dengan penuh milyaran orang, pemuda diharapkan mampu menjadi ujung tombak untuk masa depan dunia yang lebih baik,” pungkas Agung dalam keterangan tertulisnya yang diterima suarabanyuurip.com, Selasa (23/5/2022).(suko)


» Klik berita lainnya di Google News SUARA BANYUURIP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *