DPR RI Desak Kementerian ESDM dan PLN Selesaikan Kendala PLTD di Daerah 3T

user
nugroho 15 April 2022, 21:23 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Jakarta - Komisi VII DPR RI mendesak menteri ESDM dan PT PLN persero untuk menyelesaikan kendala PLTD di Maluku Utara dan daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) lainnya. Hal tersebut, disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto sepuluh kesimpulan saat rapat kerja.

Kesimpulan pertama, mendesak Menteri ESDM untuk memastikan realisasi Dipa tahun anggaran 2022 triwulan selanjutnya.

"Supaya dapat lebih baik dan tetap memprioritaskan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Sugeng membacakan butir pertama kesimpulan Rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM sempat menjelaskan realisasi anggaran kementerian yang dipimpinnya sampai dengan triwulan pertama per 31 Maret 2022 sebesar Rp 456,9 miliar atau sebesar 7,74 persen. Hal ini surplus sebesar Rp 11,8 miliar atau 0,2 persen dari target triwulan pertama sebesar Rp 445,1 miliar atau 7,54 persen.

Kesimpulan kedua, kata Sugeng, Komisi VII DPR RI mendorong Menteri SDM untuk dapat proaktif dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat, Misalnya terkait dinamika kenaikan harga minyak di pasaran global dan dampaknya terhadap harga BBM di dalam negeri.

Selain itu, Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk dapat mempercepat pemanfaatan sumur minyak dan gas yang telah terbukti cadangannya, karena melakukan eksplorasi baru bersifat high cost dan high risk.

Di kesimpulan ke empat, Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM untuk dapat menjaga iklim investasi minyak dan gas yang baik demi meningkatkan foreign direct investment ke Indonesia.

Dia mengatakan, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk terus mendorong peningkatan pengawasan distribusi BBM dan penindakan tegas terhadap perusahaan ataupun perorangan yang terbukti melakukan penimbunan BBM atau membeli BBM bersubsidi secara tidak tepat.

"Hal ini dilatarbelakangi atas temuan Komisi VII DPR RI saat melakukan sidak ke salah satu SPBU di Cikampek, Jawa Barat yang menemukan adanya pihak yang tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi namun membeli BBM bersubsidi dalam jumlah yang cukup banyak.

Kesimpulan, keenam, terkait hutang Negara kepada kedua BUMN Energi. Dalam kesempatan itu Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk segera melakukan koordinasi dengan menteri keuangan dan menteri BUMN, guna mendorong percepatan pembayaran kompensasi listrik dan BBM untuk PT PLN dan PT Pertamina (Persero)

“Komisi VII DPR RI mendesak menteri ESDM dan PT PLN persero untuk menyelesaikan kendala PLTD di Maluku Maluku Utara dan daerah 3T lainnya,” ungkap Politisi fraksi Nasdem ini. Komisi VII DPR RI juga mendorong menteri ESDM untuk segera melakukan koordinasi dengan menteri keuangan agar 80.000 sambungan baru bpbl segera terealisasi.

Yang tidak kalah pentingnya, dalam butir kesembilan kesimpulan, Komisi VII DPR RI menyepakati bersama Menteri ESDM untuk penambahan kuota BBM subsidi dengan rincian masing-masing pertalite 5,45 juta menjadi 28,50 juta KL, solar 2,29 juta KL menjadi 17,39 juta KL dan minyak tanah 0,10juta KL menjadi 0,58 juta KL.

Terakhir, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota komisi VII DPR RI dan sampaikan kepada komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 20 April 2022.(jk)

Kredit

Bagikan