Solar Langka, DPR RI Minta Kuota Ditambah dan Perketat Distribusi

user
nugroho 29 Maret 2022, 20:43 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU yang terjadi di sejumlah daerah menjadi perhatian Komisi VI DPR RI. Wakil rakyat senayan itu meminta agar kuota solar subsidi ditambah. Selain itu agar ada peraturan yang lebih jelas dari pemerintah dan Pertamina terkait pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan solar subsidi.

"Mobil-mobil yang harganya lebih dari Rp500 juta jangan nganteri subsidi lagi, dan Pertamina harus berani mengusulkan itu ke BPH Migas, harus berani mengusulkan itu ke Menteri ESDM. Supaya betul-betul rakyat yang membutuhkan subdisi itu yang mendapatkannya. Karena antrean yang mengular itu bukan hanya menyulitkan orang untuk mendapatkan solar subsidi, tapi juga mengganggu mobilitas, dan mengganggu pergerakan ekonomi lain,” Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Pertamina (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Pihaknya mengeluhkan perihal masih langkanya solar di SPBU. Antrean solar masih mengular di SPBU di sejumlah daerah.

"Faktanya solar masih mengantre, yang perlu dicatat bagaimana Perpres 191 tahun 2014 itu bisa betul dilaksanakan. Pertamina tentu tidak bisa kerja sendiri. Harus bekerja sama denga aparat untuk melakasanakan Perpres ini. Karena faktanya kita masih melihat antrean di SPBU secara mengular,” jelasnya.

Selain menambah kuota solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, lanjuta Anggota Komisi VI lainnya, Khilmi juga harus disertai dengan pengawasan distribusi yang ketat agar tepat sasaran.

“Setelah tidak ada PPKM, dulu bis yang antre cuma dua atau tiga. Tapi kan sekarang kadang-kadang sampai seratus jejeran antreannya. Dan angkutan barang juga antreannya tinggi. Harapan kami ditingkatkan lagi kuota bio solar karena kebutuhannya sangat tinggi,” pinta Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu.

Pihaknya juga meminta Pertamina untuk selalu memantau traffic penjualan dan kebutuhan solar di berbagai daerah, agar bisa menerapkan peraturan dan kuota yang jelas agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU.

“Di POM bensin kan sudah ada sistem digitalisasi, itukan sudah terpantau semua, kita mobil biasa mau beli bio itukan tidak boleh. Kalaupun boleh kita harus menunjukan STNK dan dapatnya sedikit. Semua bisa dilihat sepa yang berhak mendapatkan solar subsidi atau tidak," jelas Khilmi.

Sementara itu, secara nasional, solar subsidi memang menjadi perhatian Pertamina. Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengatakan pihaknya akan terus memastikan stok dan menjamin terjaganya proses distribusi di lapangan dengan maksimal.

“Stok Solar subsidi secara nasional di level 20 hari dan setiap hari stok ini sekaligus proses penyaluran ke SPBU terus dimonitor secara real time. Namun perlu diketahui secara nasional per Februari penyaluran Solar subsidi telah melebihi kuota sekitar 10 persen," jelas Irto.

Ia mengimbau pelaku industri dan masyarakat menggunakan BBM diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex.(suko)

Kredit

Bagikan