Kementerian Keuangan Beri Penghargaan EMCL

user
nugroho 27 Maret 2022, 05:03 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), operator Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, sebagai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terbaik jumlah bidang pensertipikatan dalam kategori sertifikasi barang milik negara (BMN) Tanah Hulu Migas.

Selain EMCL, penghargaan di kategori yang sama juga diberikan kepada Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemudian untuk subkategori terbaik luas bidang pensertipikatan diberikan kepada KKKS BP Berau Limited dan Kantah Kabupaten Teluk Bintuni, dan terbaik penuntasan pensertipikatan diberikan kepada KKKS PT Medco E&P Natuna dan Kantah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan di Kategori Penuntasan IP Temuan Signifikan BPK, diberikan kepada KKKS JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi, dan Kategori Dukungan Tata Kelola BMN Hulu Migas, diberikan kepada KKKS PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu.

Pemberian penghargaan dilaksanakan di Aula Nagara Dana Rakca DJPK Kemenkeu, Selasa (22/3/2022). Dihadiri langsung oleh di antaranya Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, Dirut PT Pertamina Hulu Indonesia, Dirut PT Pertamina Hulu Rokan, dan Dirut PT Pertamina EP, serta para Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Kantor Pertanahan penerima award.

Pada acara tersebut juga dilaksanakan penandatangan dan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKU) dalam rangka sertifikasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan  kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) selaku penerima kuasa, serta penandatangan komitmen bersama dalam rangka sertifikasi antara DJKN, Kementerian ESDM, SKK Migas dan BPMA. Kegiatan ini sebagai upaya untuk terus mendukung optimalisasi pengelolaan Barang Miilk Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (Hulu Migas).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020, dimana telah dilakukan penyempurnaan dan perbaikan proses bisnis pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Migas melalui reposisi dan penguatan peran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Barang, serta SKK Migas dan Badan Pengelola Migas Aceh selaku Kuasa Pengguna Barang.

Penyempurnaan-penyempurnaan yang diwujudkan melalui PMK 140 tahun 2020 tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk dukungan konkrit Pemerintah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Migas, serta menyederhanakan proses birokrasi untuk peningkatan pelayanan kepada stakeholder.

“Kementerian Keuangan akan melakukan sefleksibel mungkin, kalau hari ini mungkin fleksibilitas kita ditandai dengan pemberian kuasa khusus supaya lebih simple, lebih cepat, bahkan ketika nanti KKKS itu sudah bisa mendaftar dan meminta sertifikat itu menjadi lebih cepat lagi. Yang penting dicatat kepemilikannya atas nama negara. Itu bela negara kita,” terangnya dilansir dari laman Kemenkue.

Selain dukungan berupa reposisi dan penguatan peran pengguna barang dan kuasa pengguna barang dalam pengelolaan BMN Hulu Migas, kata dia, berdasarkan PMK 140 tahun 2020, Kemenkeu juga telah memberikan insentif fiskal atas penggunaan Barang Milik Negara eks kontraktor yang kontrak kerja samanya telah berakhir, yaitu dengan memperhitungkan nilai manfaat bagi negara berupa PNBP yang menjadi bagian dari Signature Bonus.

"PNBP ini menjadi bagian dari bagi hasil lifting migas, dan/atau nilai tambah manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah kerja pertambangan," tuturnya.

Wamenkeu berharap kerjasama dan sinergi yang telah berjalan baik selama ini antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh, dan juga seluruh KKKS dapat terus dijaga guna meningkatkan tata kelola yang baik dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMN Hulu Migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saat ini, kegiatan usaha di sektor hulu migas ditopang oleh sekurang-kurangnya 148 Wilayah Kerja Migas di seluruh Indonesia baik wilayah kerja produksi, eksplorasi, maupun migas non-konvensional. Keberlanjutan investasi industri hulu migas di wilayah kerja eksploitasi menjadi prioritas untuk menjaga profil produksi dan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas nasional.

"Keberhasilan industri hulu migas tidak terlepas dari keberadaan Barang Milik Negara yang digunakan dalam operasionalisasi industri hulu migas. Barang Milik Negara ini harus dioptimalkan pengelolaannya dengan baik, sehingga mendukung keberhasilan industri hulu migas," pesan Mawenkeu.

Untuk diketahui, pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 (Audited), BMN Hulu Migas tercatat pada komponen Aset Lainnya dengan porsi sebesar 34% dari total Aset Lainnya secara keseluruhan. Di tahun 2020, secara keseluruhan BMN Hulu Migas ini tercatat dengan nilai total sebesar Rp871,33 triliun termasuk BMN  yang tercatat di dalam Neraca sebesar Rp526,18 triliun, yang terdiri atas aset berupa tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI) dan Material Persediaan.(suko)



Kredit

Bagikan