FITRA Minta Pemkab Tuban Beri Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Warga Terdampak Industri

user
nugroho 07 Maret 2022, 19:44 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Tuban - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur menyampaikan masyarakat terdampak industri di Tuban harus menerima pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal itu disampaikan saat kick of meeting dengan lembaga lokal ring satu perusahaan.

Rapat digelar di Kecamatan Soko dan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Rapat mengundang perwakilan Fatayat Kecamatan Soko, eL-Sal, Fatayat Merakurak, dan Barwatu Desa Koro. FITRA juga mengundang Bappeda Kabupaten Tuban meski berhalangan hadir.

Koordinator FITRA Jatim Dakelan mengatakan, pertemuan ini berlangsung di cafe expose Tuban dengan mengambil tema efektivitas tata kelola dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) untuk pemenuhan hak dasar warga terdampak ekstratif industri di Kabupaten Tuban.

"Rapat membahas Tuban menuju kota industri. Keberadaan ekstratif industri menjadi dampak postif bagi daerah maupun desa yang menjadi ring satu perusahaan. Khususnya pelayanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)," kata Dakelan.

Melalui pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat, Pemkab dapat melakukan formulasi kebijakan pada tata kelola DBH SDA. Yakni alokasi dana desa (ADD) dari daerah untuk desa sesuai kewilayahan ring satu perusahaan sebagai bentuk desa terdampak secara langsung.

"Hal ini disebut FITRA Jatim formulasi ADD Khusus yang diperuntukkan pada pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan sesuai SPM kabupaten Tuban," katanya melalui keterangan tertulisnya.

Dia menjelaskan, program ini diharapkan alokasi anggaran untuk desa ada formulasi baru melalui ADD. Sehingga, masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan anggaran apakah sudah dipergunakan sesuai SPM dan pembangunan atau belum.

"Jangan sampai warga yang terdampak langsung oleh ekstratif industri justru menjadi kantong-kantong kemiskinan, dan secara layanan dasarnya masih belum susuai SPM,” jelasnya.

Dakelan menambahkan, pembahasan tersebut juga membahas rencana tindak lanjut dengan melakukan pelatihan anggaran. Dimana program ini juga diharapkan berdampak kepada masyarakat terdampak industri ekstratif melakukan advokasi terhadap pengelolaan DBH SDA dan anggaran pembangunan.

"Dan pemerintah daerah bersedia mengadaptasi rumusan kebijakan formula baru ADD berbasis SDA dengan prioritas pemenuhan layanan dasar yang mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM)," katanya.(jk)

Kredit

Bagikan