Jargas Harus Segera Gantikan LPG, Komisi VII : Bisa Hemat Subsidi Rp80 Triliun/Tahun

user
nugroho 10 Februari 2022, 17:41 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Jaringan gas (Jargas) berupa pembangunan infrastruktur pipa gas bumi untuk menyalurkan kebutuhan energi gas bagi rumah tangga harus segera terealisasi. Jargas ini diharapkan segera menggantikan gas tabung LPG yang masih digunakan luas oleh masyarakat. Dengan begitu subsidi LPG yang mencapai hampir sekitar Rp60-80 triliun per tahun bisa dikurangi.

"Jargas kota itu memang sudah jadi program pemerintah. Dan Komisi VII sangat mendukung program ini, karena sangat membantu masyarakat perkotaan dalam mengakses kebutuhan energi di rumah. Ini sebagai alternatif energi LPG,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, penggunaan gas LPG untuk rumah tangga dan industri memang harus segera dikurangi, karena kebutuhan subsidinya sangat besar hampir sekitar Rp60-80 triliun per tahun.

"Subsidi ini pasti sangat membebani APBN. Jargas yang mendistribusikan gas alam ini sangat ramah lingkungan. Masalahnya hanya pada jaringan pipa yang belum terbangun luas," tutur Hisjam.

Contohnya, lanjut legislator dapil Jawa Timur V tersebut, di Jawa sudah terbangun Jargas dari Gresik ke Semarang. Namun, dari Gersik ke Cirebon sudah bertahun-tahun belum dibangun. Sekarang sudah diambil alih Kementerian ESDM melalui penganggaran APBN.

"Kami harapkan pembangunan Jargasnya tidak tertunda kembali," tegasnya.

Komisi bidang energi ini mengakui komoditi gas bumi memberi kontribusi cukup besar bagi perekonomian nasional. Kebutuhan masyarakat terutama rumah tangga merupakan tantangan bagi pelaku bisnis gas di Indonesia, karena kebutuhannya terus meningkat. Namun distribusi gas oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk rumah tangga dan bisnis masih menghadapi kendala infrastruktur berupa pemasangan pipa gas yang belum terpasang di seluruh wilayah.

“Kegiatan distribusi gas bumi memiliki keterbatasan infrastruktur pada pipa gas, sehingga pemanfaatannya belum secara maksmial dapat dinikmati di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kerja sama dengan perusahaan seperti perusahaan milik negara maupun pihak swasta. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan kebutuhan konsumen," sambung Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu melihat PGN adalah perusahaan nasional Indonesia terbesar di bidang transportasi dan distribusi gas bumi. PGN membeli gas bumi pula dari beberapa produsen yang telah melakukan kerja sama, lalu dilakukan penyaluran ke pengguna gas bumi, yaitu masyarakat.

Di sisi lain, lanjut Eddy, PGN memasarkan energi gas bumi ke berbagai ukuran pasar dan komunitas. Tantangan PGN adalah menyediakan infrastruktur untuk menyediakan gas, dengan mengantisipasi pasar yang terus bertumbuh.

"Pengalaman PGN selama beberapa dekade terakhir memberikan pembelajaran bahwa pengembangan jaringan perlu direncanakan secara tepat, sehingga dapat mencapai tahapan yang optimal," pandang legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III ini.(suko)


Kredit

Bagikan