Komisi VII DPR RI Desak SKK Migas Buat Perencanaan Realistis Visi 1 Juta Barel

user
nugroho 10 Februari 2022, 08:11 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com -  Joko Kuncoro

Bojonegoro - Komisi VII DPR RI merekomendasikan tujuh kesimpulan kepada SKK Migas saat rapat dengar pendapat (RDP) awal Februari lalu. Salah satunya komisi yang membidangi masalah energi itu mendesak SKK Migas membuat perencanaan yang realistis terkait visi 1 juta barel oil per hari (BOPD) di 2030 mendatang.

Pimpinan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, mengatakan tujuh poin kesimpulan itu rekomendasi dari Komisi VII untuk SKK Migas.

"Poin pertama dalam kesimpulan rapat yakni Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK Migas membuat perencanaan yang realistis terkait visi 1 juta barel oil per hari (BOPD) dan 12.000 standar kaki kubik per hari (MMSCFD) di 2030," katanya saat membacakan kesimpulan hasil RDP Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas.

Kedua, lanjut dia, Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas melakukan penguatan dan penyegaran tim perencanaan SKK Migas sehingga rencana target lifting migas 1 juta barel per hari di 2030 dapat tercapai. Kemudian, Komisi VII DPR RI sepakat dengan Kepala SKK Migas agar pemerintah berupaya melaksanakan kebijakan pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang fleksibel dan kompetitif untuk meningkatkan daya tarik investasi hulu migas.

Dia mengatakan, kesimpulan keempat, Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan data secara detail mengenai target lifting migas 1 juta barel per hari, EOR dan cost recovery per wilayah kerja dan KKKS.

"Juga komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan strategi dalam mengatasi penurunan produksi migas secara alamiah di Blok Cepu, Mahakam dan blok lainnya, kemudian melaporkan hasilnya secara periodik per triwulan kepada Komisi VII DPR RI. Ini untuk poin kelima," jelasnya.

Selanjutnya, poin keenam Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK Migas untuk menyelesaikan proses peralihan Chevron Indonesia Company sesuai target sehingga terdapat kepastian pengembangan proyek strategis nasional Indonesia Deepwater Development (IDD).

"Dan poin terakhir Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat 10 Februari 2021," katanya.(jk)

Kredit

Bagikan