Tekan Impor Migas BPMA Harus Kerja Optimal

user
teguh 29 Januari 2022, 17:51 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Jakarta - Pemerintah Pusat berkomitmen mendukung penguatan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi (Migas) di Provinsi Aceh. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk menekan nilai impor migas yang tinggi.

Demikian disampaikan Kepala Staf Kepresidenan RI, Dr  Moeldoko, dalam audiensi bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (28/01/2022).

“Aceh punya sejarah panjang untuk kontribusi sumber Migas, negara kita punya sumber yang besar. Tapi karena pengelolaan sumber migas lokal yang naik turun, akhirnya kita lihat impor Migas kita malah naik,” kata Moeldoko.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), impor Migas pada bulan Desember 2021 tercatat US$ 3,38 miliar, naik 11,66 persen dari bulan November. Bila dibandingkan dengan Desember 2020 yang sebesar US$ 1,48 miliar, nilai impor migas meroket 127,95 persen.

“Saya harap BPMA bisa bekerja secara optimal agar dapat berkontribusi menurunkan nilai impor migas kita yang tinggi," lanjut Moeldoko dalam rilis dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang diterima Suarabanyuurip.com, Sabtu (29/1/2022).

Moeldoko menambahkan, KSP akan mendukung BPMA dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-peraturan terkait pengelolaan Migas. Hal itu diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas yang ditandatangani  Presiden Joko Widodo.

BPMA sendiri dibentuk di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengemban amanat PP 23/2015. Institusi tersebut saat ini sedang merumuskan konsep untuk meningkatkan kembali gairah investasi Migas di Aceh.

Sejumlah eksploitasi sumber daya alam Migas secara ilegal, masih ditemukan di Kawasan Pantai Timur Sumatera.

“Kami sedang mengusahakan bagaimana caranya agar lapangan Migas di kawasan  tersebut tetap bisa dikelola secara legal, aman dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Kepala BPMA, Teuku Mohamad Faisal.

Pemerintah akan terus berupaya menyelesaikan persoalan pengeboran sumur minyak ilegal. Praktik tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan, dan keselamatan masyarakat. (tbu)

Kredit

Bagikan