SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) akan mengelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2019 pada awal Januari 2021. Sebelumnya RUPS dijadwalkan digelar akhir tahun 2020 ini.

"Diagendakan awal Januari ini," ujar Presiden Direktur PT ADS, Lalu M Syahril Majidi kepada suarabanyuurip.com, Kamis (30/12/2020).

Syahril menjelaskan, penundaan RUPS 2019 ini dikeranakan beberap hal. Di antaranya, karena laporan keuangan hasil audit baru jadi hari ini, dan di akhir Desember banyak libur. Sedangkan ketentuan anggaran dasar undangan harus dikirim 14 hari kerja sebelumnya.

"Selain itu juga dampak pandemi Covid-19," terang ahli keuangan yang lama berkecimpung di bursa efek ini.

Ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan dalam RUPS 2019. Yakni pembagian dividen (keuntungan) dari kerja sama pengelolaan penyertaan modal (Participating Interes/PI) Blok Cepu antara PT ADS dengan PT Surya Energi Raya (SER).

Keuntungan yang akan diterima PT ADS tahun 2019 diperkirakan sama dengan tahun 2018, yakni sebesar USD 8.348.916,77 atau setara Rp.122.937.725.813,25. Sedangkan PT SER memperoleh keuntungan sebanyak USD 25.046.750,32 atau setara Rp 364.641.867.511,4. Pembagian keuntungan ini sesuai prosentase dalam perjanjian kerja sama yaitu 25% PT ADS dan 75% PT SER.

Selain itu, dalam RUPS nanti juga akan membahas penggunaan laba dan penetapan rencana kerja dan anggaran.

"Termasuk dalam rencana kerja kita akan menyewa jasa konsultan keuangan bereputasi internasional untuk membeli sebagian saham milik PT SER," pungkas Syahril.

Dihuhungi terpisah, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri meminta kepada PT ADS untuk mempublish laporan keuangannya ke publik sebagai bentuk transparansi BUMD. Sehingga masyarakat mengetahui kinerja perusahaan.

"Ini sesuai amanat PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD," tegasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, berdasarkan PP 54/2017 pasal 97 ayat 6 disebutkan direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS.

"Laporan tahunan itu salah satunya adalah laporan keuangan BUMD. Jadi direksi wajib mempublikasikan kepada publik. Karena ini perintah PP," tandas Lasuri.

Untuk diketahui, selain membagi keuntungan, pada RUPS 2018 pada awal Agustus 2020 lalu, juga disepakati dana cadangan sebesar Rp1.601.600.000, dan tanggungjawab sosial perusahaan (corpoate social responsibility/CSR) sebesar 1% dari total keuntungan atau sebanyak USD 334.667.83 atau sekitar Rp5 miliar.(suko)