SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Angling Dharma mendesak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, segera melaksanakan pengisian Direktur Utama (Dirut) PT Asri Dharma Sejahtera (ADS). Agar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2017 dapat dilaksanakan.

PT ADS adalah BUMD Bojonegoro yang mengelola penyertaan modal (Participating Interest/PI) Blok Cepu. Kekosongan dirut perusahaan plat merah itu sudah berlangsung sejak 31 Oktober 2018, karena dirut yang lama, Ganesha Aksari telah habis masa jabatannya.

"Dulu katanya, Plt cuma jabat dua bulan. Ini kan sudah lebih dari dua bulan," kata Ketua LSM Angling Dharma, Mohammad Nasir, kepada suarabanyuurip.com, Senin (28/1/2019).

Pengisian dirut PT ADS ini sekaligus sebagai salah satu syarat pelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2017.

"Kalau Dirutnya tidak ada, RUPS tidak bisa dilaksanakan. Kalau tidak segera dilaksanakan, masyarakat yang dirugikan karena kehilangan pendapatan daerah," tandasnya.

Pendapatan yang dimaksud adalah signatur bonus sebesar USD 5 ribu dari PT Surya Energi Raya (SER), yang diberikan setiap tahun. Pendapatan tersebut di luar bagi hasil kerja sama antara PT ADS dengan SER dengan skema 25%: 75% yang akan diterimakan pada 2021 mendatang.

Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan sikap Pemkab Bojonegoro yang tidak segera mengisi kekosongan jabatan Dirut PT ADS, dan menunda-menunda pelaksanakan RUPS.

"Masak RUPS 2017 dibahas 2019. Seharusnya RUPS 2017 dibahas 2018. Kalau begini kan janggal dan aneh," ucapnya.

Menurut Nasir, panggilan akrabnya, penundaan pengisian dirut dan RUPS PT ADS ini memunculkan kesan negatif di masyarakat. Sekalipun pengisian dirut merupakan hak prerogratif Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah.

"Kenapa kok tidak segera dilakukan? kita butuh kejelasan, jangan sampai ada maksud terselubung dibalik penundaan ini," tegasnya.

Penundaan pengisian dirut dan RUPS PT ADS ini bukan masalah sepela. Karena perusahaan tersebut mengurusi masalah PI Blok Cepu. Diproyeksikan pendapatan yang akan diterima Bojonegoro cukup besar.

"Jelas menggangu administratif. Kita akan kawal terus," tandas warga Desa Bangilan ini.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Direktur PT ADS, Setyo Yuliono menyatakan jika jabatannya menggantikan dirut yang lama hanya sementara untuk mengisi kekosongan jabatan.

"Saya menjabat ini, maksimal sekitar dua bulan kedepan," kata pria yang menjadi Asisten II Bagia Pembangunan dan Perekonomian usai Rapat Umum Pemegang Saham -Luar Biasa (RUPS-LB) di Creative Rom, lantai VI Pemkab Bojonegoro, Senin (5/11/2018) lalu.

Untuk diketahui, dari PI 10% Blok Cepu, Bojonegoro mendapat jatah 4,6%, sisanya dibagi BUMD Provinsi Jatim, BUMD Blora, dan BUMD Provinsi Jateng.(rien)