SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menegaskan, tidak akan memberikan tambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS). Hal itu untuk menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korusi (KPK).

"Sampai saat ini, yang jadi sorotan KPK itu PT BBS," kata Kepala BPKAD, Ibnu Soeyoeti, saat ditemui Suarabanyuurip.com dikantornya, Selasa (23/1/2018).

Sorotan KPK ini dimulai sejak kepemimpinan PT BBS yang terdahulu, Deddy Affidick. Dimana, dalam pengajuan penambahan modal sebesar Rp20 miliar dinamakan hibah.

"Seharusnya itu penyertaan modal, bukan hibah," imbuhnya.

Bahkan, penambahan modal itu digunakan untuk pembangunan Dander Water Park atau kolam renang di Desa Dander, Kecamatan Dander. Pekerjaan ini dianggap tidak sesuai tujuan berdirinya PT BBS, yakni di sektor minyak dan gas bumi (migas). Hal inilah yang kemudian ditindak lanjuti KPK meski anggaran Rp20 miliar tersebut belum cair.

"Gara-gara itu, sampai sekarang PT BBS terus disorot KPK," tandasnya.

Menurutnya, pengajuan tambahan modal PT BBS senilai Rp15 miliar sangatlah besar. Padahal, kondisi keuangan daerah masih belum stabil dikarenakan pengurangan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (migas) tahun 2017.

"Bisa jadi, DBH Migas tahun ini juga tidak sesuai target penerimaan," tukasnya.

Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor migas oleh PT BBS dinilai kurang maksimal. Terlebih, saat ini PT BBS baru saja memulai mengelola sumur tua.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Operasional PT BBS, Tonny Ade Irawan, belum memberikan jawaban. Telephone yang dituju terdengar nada tidak aktif.(rien)