SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta kontraktor pelaksana proyek rekayasa, pengadaan dan konstruksi fasilitas pemrosesan gas (Engineering, Procurement and Constructions – Gas Processing Facility/ EPC-GPF), Jambaran – Tiung Biru (J-TB) yang akan dilaksanakan Konsorsium PT Rekayasa Industri (Rekind) – Japan Gas Corporation (JGC) - Japan Gas Corporation Indonesia (JGJI) segera mensosialisasikan kepada kontraktor lokal terkait mekanisme pembayaran.

"Apalagi, tidak ada sistem Down Payment (DP) pada pelaksanaan proyek J-TB," kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto, kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (21/12/2017).

Apabila PT Rekind-JGC-JGJI molor dalam melakukan pembayaran kepada kontraktor lokal maka satu atau tiga bulan bisa mempengaruhi eksistensi kontraktor itu sendiri.

"Makanya, saran saya kepada pihak Rekind harus terbuka dalam mekanisme pembayaran proyek," tegasnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro ini, juga menyarankan kepada kontraktor lokal, apabila ikut serta dalam proyek J-TB harus mempersiapkan diri dengan matang berkaitan dengan mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan.

"Sehingga, apabila ada kerawanan terkait keuangan pada kontraktor lokal bisa diantisipasi agar tidak mengalami kerugian," tukasnya.

Pihaknya berharap, proyek bisa berjalan dengan baik, kontraktor lokal bisa diberikan ruang yang cukup dalam mengembangkan bisnis di proyek J-TB.

"Proyek ini diharapkan memberikan dampak sosial seperti keuntungan, bukan sebuah kerugian," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Utama PT Rekind, Jakub Tarigan, mengungkapkan, untuk mekanisme pembayaran kepada kontraktor lokal masih dalam pembahasan.

"Untuk prosedur pembayaran kepada kontraktor lokal masih dalam penyusunan, karena ini baru awal ya," pungkasnya.(rien)