Tunggu Respon Dewan Raperda Dana Abadi Migas

user
samian 06 September 2017, 21:35 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.comRirin Wedia

Bojonegoro - Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, mengaku, sedang menunggu respon dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait kelanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dana abadi pendidikan yang rencananya menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (migas).

"Pada saatnya tentu saya akan bersikap. Yang pasti posisi saya lebih berat ke publik," ujarnya saat dikonfirmasi Suarabanyuurip.com, Rabu (6/9/2017).

Hal ini menyusul adanya tuntutan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bojonegoro Institute (BI) yang mendorong supaya eksekutif, dalam hal ini bupati dan jajarannya untuk tidak menandatangai peraturan terkait kenaikan tunjangan DPRD yang naik drastis.

"Apa yang disampaikan kawan-kawan LSM dan diskusi  di medsos yang saya ikuti adalah suatu dinamika yang menarik," imbuhnya.

Kang Yoto, sapaan akrab Bupati Suyoto, menyatakan, publik sangat sadar dengan haknya, dan akan terus mencermati aspirasi terkait Raperda dana abadi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto, mengaku tidak kaget. Karena Raperda dana abadi merupakan produk politiknya Bupati Suyoto.

"Tentu Kang Yoto, ingin punya sesuatu yang positif sebelum masa jabatannya tahun depan berakhir. Ya dengan mendorong Dana Abadi ini goal," tandasnya.

Terkait tuntutan BI meminta Bupati Suyoto tidak menandatangani peraturan kenaikan tunjangan, Sukur mengaku tidak ambil pusing. Karena, kenaikan tunjangan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Ya kalau bupati menuruti LSM silahkan saja, tapi di mata masyarakat akan nampak tidak baik. Karena tidak mematuhi undang-undang yang berlaku," tandasnya.

Saat ini, progres pembahasan Raperda dana abadi  adalah sudah ditunjuknya ketua pansus pada bulan September ini. Selanjutnya, tim pansus  yang akan mendalami dan menelaah lebih dalam isi dari Raperda. Persoalan sejauh mana membahas soal itu, merupakan urusan pansus.(rien)

Kredit

Bagikan