SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Meski mendapat penolakan dari Fraksi PDI-P DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, rencana pembentukan dana abadi migas yang digagas pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat terus dimatangkan. Hanya saja besaran dana yang ditetapkan dari pendapatan migas untuk ditabung berkurang Rp20 triliun.

“Awalnya dana abadi kita tetapkan sebesar Rp30 triliun, tapi sekarang hanya Rp10 triliun saja,” kata Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Bojonegoro, Nur Sujito saat lokakarya rencana Peraturan Daerah (Perda) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bojonegoro Institute (BI), Natural Resource Governance Institute (NRGI), aktivis dan sejumlah wartawan di Productive room lantai 7 gedung pemkab, Selasa (13/12) kemarin.

Salah satu latar belakang pemkab bersama BI dan NRGI membentuk dana abadi ini karena migas merupakan warisan bagi generasi masa kini dan generasi masa mendatang.

"Sehingga dana abadi migas harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujarnya.

Prinsip pengelolaan dana abadi salah satunya adalah sistem tata kelola yang mampu menjaga unsur keabadian dari dana abadi.  Dana abadi tersebut nantinya bersumber dari APBD yang diperoleh melalui DBH Migas, DBH PBB dari sektor pertambangan dan semua penyertaan saham (participating interest/PI).

“Berapapun yang dihasilkan akan ditabung," tandasnya.

Menurut Nur Sujito, semakin banyak yang mengkritik adanya dana abadi migas ini akan semakin baik karena dijadikan sebuah masukan atas kekurangan yang ada di dalam raperda tersebut.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bojonegoro, Budi Irawan meminta pembahasahan raperda dana abadi migas dihentikan. Alasannya, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan belum diberikan secara maksimal.

Bahkan Fraksi PDI-P akan mengambil sikap tegas jika pembahasan raperda itu tetap dipaksanakan. “Kami akan tarik anggota FPDI-P dari pansus,” tegasnya.(rien)