SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Oganisasi Masyarakat Sipil yang bergerak di bidang tatakelola migas, Bojonegoro Institute (BI) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, (eksekutif) segera menyerahkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (legislatif) agar dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut.

"Kami minta Pemkab segera mengirim Raperda Dana Abadi Migas yang sudah final pada pertengahan Juni lalu," tegas Direktur BI, AW Syaifl Huda, Kamis (28/7/2016).

Pembentukan Dana Abadi Migas tersebut diharapkan bisa menjadi penopang, serta penyeimbang APBD Bojonegoro jika produksi minyak dan gas bumi (migas) di Bojonegoro sudah mulai habis.

Mekanisme penghitungan alokasi dana abadi migas yang dirumuskan dalam Rancangan Perda Dana abadi adalah sebesar 100 persen Dana Participating Interest (PI), 40 persen dari jumlah rata-rata 5 tahun penerimaan DBH Migas dan DBH PBB Sektor Migas Kabupaten Bojonegoro.

Sementara maksud dari lima tahun tersebut, dihitung berdasarkan tiga tahun dari realisasi penerimaan, tahun berjalan dan proyeksi satu tahun mendatang. Nilai tersebut bisa saja berubah.

"Bisa berkurang dan bertambah pada saat pembahasan di Legislatif," tukasnya.

"Jumlahnya bisa saja nanti berubah saat pembahasan di Legislatif," jelasnya.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar filosofi pembentukan dana abadi migas. Salah satunya, sumber daya migas hakikatnya merupakan sumber daya tak terbarukan. Sehingga pasti akan habis.

"Harus ada upaya dan strategi untuk menjaga keberlangsungan penerimaan pendapatan," pungkasnya.(Rien)