SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Macetnya pembangunan pabrik pengolahan gas flare di Dusun Plosolanang, Desa Campurejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) membuat Bupati Bojonegoro, Suyoto geram. Orang nomor satu di Bojonegoro itu mengancam akan mengusulkan pencabutan kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Baru seminggu ini saya mengirimkan somasi ke BBS untuk segera menyerahkan hasil evaluasi pengembangan gas flare,” kata Suyoto kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (27/10/2014).

Kang Yoto, sapaan akrab Bupati Bojonegoro, mengungkapkan, telah memberikan dedline kepada BBS hingga akhir tahun 2014 untuk menyerahkan hasil evaluasi. Jika tak dipenuhi maka Ia akan meminta kepada SKK Migas untuk memutus kontrak dan tidak melanjutkan PPGJ.

“Tidak hanya itu, kita juga menunggu hasil audit pada akhir tahun nanti untuk kinerja PT BBS. Tidak menutup kemungkinan BBS akan kami serahkan kepada yang berkompeten,” katanya singkat.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Ali Mahmudi, mengemukakan, sesuai penjelasan yang disampaiakan BBS, kendala yang dialami pada pengembangan gas flare ini terletak pada mitra yang digandeng BBS tidak memiliki modal.

“Mitra PT BBS yaitu PT IME telah diakuisisi oleh PT Super Energi, kini harus mengulang lagi untuk proses perijinan dengan pusat sebagai salah satu syarat PJBG,” tukasnya.

Padahal, lanjut dia, PJBG yang diberlakukan hanya untuk 14 bulan. Sementara gas yang dihasilkan dari pengeboran Lapangan Sukowati oleh Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) secara otomatis akan berkurang.

“Meskipun dalam kontrak PT IME memberikan jaminan pendapatan, tapi sangat disayangkan karena fasilitas gas flare yang seharusnya menjadi tumpuan Bojonegoro harus sia-sia,” tukasnya.

Terpisah, Direktur Utama PT BBS, Deddy Affidick, belum memberikan konfirmasinya mengenai hal ini.(rien)