DPRD Tuban Mediasi Perkara Tanah Jalur Pipa

user
teguhrengel 24 Agustus 2022, 14:29 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban – Silang sengkarut kasus tanah jalur pipa minyak di Desa Sawahan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jatim disikapi serius oleh DPRD Tuban. Dewan melihat perkara itu harus segera diselesaikan, karena tanah seluas 10 hektar yang dipakai oleh Pertamina Regional 4 tersebut termasuk obyek vital (Obvit) yang harus dilindungi.

Operator ladang minyak dan gas bumi (Migas) Sukowati Field, Pertamina EP, menggunakan lahan seluas 98 hektar, termasuk 10 hektar di Sawahan, untuk menyalurkan minyak dari sumur Sukowati di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jatim hingga pantai Palang di Kecamatan Palang, Tuban. Sebanyak 66 orang pemilik tanah menolak tanahnya disewa dengan kompensasi, mereka menuntut agar dibebaskan karena sesuai dengan sosialisasi 4 tahun lalu di Balai Desa Sawahan.

Di paruh bulan Agustus 2022 lalu, pemilik lahan telah meminta kepada operator lapangan Sukowati, menepati janjinya dengan membebaskan lahan yang telah dipakai jalur pipa. Batas akhir pemberian kompensasi hingga 31 Agustus ini, dan warga menyatakan akan menggugat ke PTUN jika tanah tersebut tak dibebaskan.

Terhadap lambannya Pertamina menyelesaikan masalah di Desa Sawahan tersebut, Ketua DPRD Tuban H Miyadi menyatakan, pihaknya akan menyiapkan memediasi antara warga dengan pihak Pertamina agar permasalahan tersebut segera tuntas.

“Jalur pipa minyak itu termasuk Obvit (obyek vital), jadi kalau ada permasalahan harus segera ditangani. Jangan membiarkan masalah yang berhubungan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak berlarut-larut,” kata Miyadi saat dikonfirmasi SuaraBanyuurip.com, Rabu (24/08/2022).

Politisi senior yang juga Ketua DPC PKB Tuban itu menambahkan, Dewan akan segera menerjunkan tim atau Komisi yang membidangi permasalahan tersebut ke lapangan. Termasuk juga akan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, untuk mencarikan solusi dari problema yang memantik kecemasan warga.
“DPRD akan memanggil Pertamina dan pemilik tanah agar persoalan segera selesai, prinsipnya agar semua pihak tidak ada yang dirugikan,” tegas Miyadi.

Ditambahkan, Dewan juga tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam menyelesaiakan permasalahan tanah jalur pipa tersebut. Jika regulasinya harus dibebaskan, pihaknya akan mendorong kea rah sana kendati tetap mempertimbangkan kondisi Pertamina sebagai pemakai tanah warga.

Dikonfrontir secara terpisah, kepala Desa (Kades) Desa Sawahan, Sunarto, menyatakan, sebenarnya saat sosialisasi di balai desanya pihak Pertamina sudah menyatakan akan membebaskan lahan yang dipakai untuk kepentingan umum. Hal itu sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, karena tanah warga yang dipakai untuk kepentingan umum harus dibebaskan.

“Saat sosialisasi empat tahun lalau saya ikut mendampingi warga, dan memang tanah yang dipakai jalur pipa itu harusnya dibebaskan,” kata Petinggi (sebutan lain dari Kades-Red) Sunarto.

Oleh sebab itu, menurut Petinggi Sunarto, wajar jika pemilik tanah yang telah mendapatkan sosialisasi meminta lahannya dibebaskan. Mereka juga telah mendapatkan informasi detail dalam sosialisasi terkait UU 2 tahun 2012 tersebut.

Ia ceritakan, pada sekitar tahun 2013 tanah keluarganya juga dipakai jalur pipa oleh ExxonMobil (operator kadang Migas Blok Cepu). Pada saat itu lahan tersebut juga langsung dibebaskan.

“Menurut saya sesuai undang-undang malah keliru jika tanah yang dipakai untuk kepentingan umum tidak dibebaskan,” kata Sunarto.

Diberitakan sebelumnya pemilik lahan jalur pipa Pertamina Regional 4 yang menghubungkan ladang minyak dan gas bumi (Migas) Sukowati di wilayah Kapas, Bojonegoro ke wilayah Pantai Palang, Tuban, akan mengugat perusahaan tersebut ke PTUN. Gugatan itu bakal dilayangkan karena Pertamina dinilai ingar janji.

Operator pada empat tahun lalu, telah mensosialisasikan kepada pemilik lahan akan membebaskan tanahnya yang telah ditanani pipa minyak sejak tahun 1996.

Kenyataannya janji akan membebaskan lahan tersebut tak kunjung dilaksanakan. Dengan dalih terjadi pandemi Corona Virus Disease tahun 2019 (Covid 19 ), pemilik lahan diberi kompensasi sebesar Rp11.473 per meter persegi setiap tahun. Teknisnya kompensasi tahap pertama sepanjang tahun 2018-2020, dan selanjutnya untuk periode 2020-2022. (tbu)

Credits

Bagikan