Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Rencana Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi mendapat protes dari berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Serikat buruh salah satunya.

Ketua Cabang Federasi Serikat Pekerja (FSP) Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bojonegoro, Anis Yulianti mengatakan, dampak dari kenaikan BBM tersebut bakal sangat fatal.

"Harga-harga barang semua pasti akan ikut naik. Barang kebutuhan pokok pasti jadi mahal," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Jumat (02/09/2022).

Anis mendukung jika ada kebijakan pemerintah mengenai BBM yang berpihak terhadap "wong cilik". Perempuan energik ini berpendapat, boleh saja BBM dinaikkan, namun diiringi sejumlah ketentuan.

Misalnya, BBM bersubsidi hanya untuk pengendara motor. Pertalite hanya untuk roda dua, sedangkan BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dexlite, hanya untuk roda empat. Atau ada kartu kitir, atau kartu khusus penerima BBM bersubsidi. Dimana para pemegang kartu saja yang berhak mendapat jatah BBM bersubsidi.

"Orang miskin kebanyakan naik motor, Pak. Tolong buat kebijakan yang jelas. Kalau solusinya berbentuk BLT saya tidak setuju. Terlalu banyak permainan soalnya," ucapnya.

Selain Anis, seorang makelar jual beli mobil bekas, Mulyono mengaku, resah dengan isu kenaikan BBM. Karena meski mobil yang dijual merupakan titipan tetapi dibutuhkan BBM ke mobil yang ditawarkan.

"Ngisinya (BBM) pun tidak banyak, cuma buat biar bisa dicoba saja. Kalau naik, keuntungan kami makin tipis," ujarnya mewakili ratusan rekan seprofesi.

Menurut Mul, demikian ia karib disapa, BBM bersubsidi disinyalir lebih banyak disedot oleh kalangan mampu. Hal itu sering dilihat di SPBU mobil kategori mewah diisi BBM bersubsidi. Belum lagi mobil-mobil yang bergerak dalam bidang usaha milik orang-orang kaya.

"Apapun kebijakan pemerintah, sebetulnya butuh ketegasan petugas yang di bawah. Kalau tidak tegas, praktek kecurangan dalam mendistribusikan BBM bersubsidi tetap terjadi," tandasnya.

Diwartakan sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyarankan kepada pemerintah agar mengambil opsi dan pengawasan ketat atas distribusi BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut dinilai lebih baik dari menaikkan harga BBM subsidi kemudian mengalirkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

"Kalau kebijakan menaikkan BBM bersubsidi tetap akan diambil, maka artinya Pemerintah membiarkan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM subsidi. Ini menurut saya tidak akan adil," tegas politisi PKS itu.(fin)