Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - PT Pertamina (Persero) bakal memberlakukan kebijakan pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara nasional mulai 2023. Komisi VII menilai kebijakan tersebut wajar agar subsidi bisa tepat sasaran.

"Wajar jika hal itu diperlukan," kata Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, penerapan pembelian LGP 3 Kg menggunakan KTP karena Pertamina ingin pemberian subsidi kepada masyarakat tepat sasaran. Meskipun diketahui, jika dengan menggunakan data kependudukan saat ini belum maksimal.

“Kita harus akui memang data kita hari ini agak kurang ideal. Maka, Pertamina mengharuskan menggunakan KTP itu juga baik. Agar orang menggunakan subsidi gas itu orang-orang yang membutuhkan," kata Karding.

Legislator Dapil Jawa Tengah VI itu menegaskan, terpenting saat ini adalah memastikan bahwa semua bentuk subsidi apapun itu baik subsidi energi, bantuan langsung tunai (BLT), maupun program kelurga harapan (PKH) yang diberikan ke rakyat harus jelas sasarannya.

"Juga harus tepat sasarannya bagi yang membutuhkan," tegas Karding dikutip dari Parlementaria.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting sebelumnya menjelaskan KTP pembeli LPG 3 kg diperlukan untuk menyinkronkan dengan data Hal Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Nantinya, data P3KE akan di-input ke dalam situs ‘Subsidi Tepat’ milik Pertamina.

“Masyarakat tidak perlu men-download aplikasi ataupun QR Code. Membeli (LPG 3 kg) seperti biasa, cukup tunjukkan KTP-nya,” kata Irto.

Jakarta - Komisi VII DPR RI menyampaikan subsidi energi membengkak hingga tiga kali lipat yang mengakibatkan APBN 2022 mengalami defisit. Subsidi energi tahun ini diperkirakan mencapai Rp502,4 triliun atau melonjak dari perkiraan awal di APBN 2022 sebesar Rp152,5 triliun.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto sebelumnya mengungkapkan, subsidi dan kompensasi energi baik BBM dan listrik Indonesia pada tahun 2022 ini diperkirakan bisa mencapai Rp502,4 triliun. Adapun jumlah subsidi dan kompensasi Rp502,4 triliun tersebut terdiri dari subsidi Rp208,9 triliun, di mana subsidi BBM dan LPG Rp149,4 triliun dan subsidi listrik Rp59,6 triliun.

Kemudian, lanjut Sugeng, kompensasi hingga akhir 2022 diperkirakan mencapai Rp293,5 triliun, di mana kompensasi BBM diperkirakan mencapai Rp252,5 triliun dan kompensasi listrik Rp41 triliun.

"Jumlah itu meningkat dari perkiraan awal di APBN 2022 sebesar Rp152,5 triliun," kata Sugeng.(suko)