Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Pemerintah akan melakukan pendataan terhadap konsumen LPG 3 Kg dengan menyesuaikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Tujuanya agar distribusi LPG bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak atau tepat sasaran.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menjelaskan, terdapat beberapa tahapan dalam transformasi subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran. Namun tahapan yang paling krusial adalah pendataan konsumen. Acuan yang digunakan adalah data P3KE.
“Kita uji coba data P3KE karena kita melihat kalau sumber data P3KE lebih bersejarah. P3KE itu kan sumbernya data BKKBN dan selalu diupdate sehingga harapannya lebih akurat,” paparnya.
Kementerian ESDM telah meminta kepada Pertamina agar menambah jumlah sub penyalur agar data konsumen LPG subsidi 3 Kg lebih akurat. Pembelian LPG melon nantinya akan menggunakan sistem informasi, sehingga tidak ada lagi pencatatan secara manual.
Sejak Oktober 2022, telah dilakukan uji coba penggunaan sistem merchant apps lite di sub penyalur dalam rangka pendataan konsumen. Uji coba dilakukan pada masing-masing satu kecamatan di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Batam, Semarang, dan Mataram.
Di wilayah-wilayah tersebut, konsumen menyebutkan NIK sebelum melakukan pembelian LPG bersubsidi. Konsumen yang telah tercatat dalam data P3KE dapat langsung bertransaksi. Sedangkan konsumen yang belum tercatat dapat mengisi data pada MAP Lite dengan bantuan pangkalan. Proses ini hanya perlu dilakukan satu kali dan selanjutnya konsumen dapat bertransaksi seperti biasa.
“Selama masa uji coba semua konsumen yang terdata dapat membeli LPG 3 kg bersubsidi. Tidak ada pembatasan untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang menggunakan LPG untuk memasak,” tegasnya.
Upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah adalah meminta Pertamina untuk meningkatkan pengawasan di lapangan dari tingkat agen hingga pangkalan. Menteri ESDM telah mengirimkan surat terkait hal tersebut.
“Kita sudah ada surat dari Pak Menteri ke Pertamina untuk memperhatikan pengawasan itu, sampai ke konsumen,” ujar Tutuka.
Tindak lanjut yang harus dilakukan Pertamina adalah menambah sub penyalur. Ke depan, tidak ada lagi pengecer karena masyarakat langsung membeli LPG 3 kg ke sub penyalur. Agar data konsumen akurat, nantinya akan digunakan sistem informasi, tidak ada lagi pencatatan secara manual.
“Pencatatannya menggunakan sistem informasi, tidak manual. Nah kalau dari sub penyalur itu bisa tepat sasaran, kita bisa mengatakan sistem itu lebih baik karena sampai langsung ke konsumen,” kata Dirjen Migas.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting sebelumnya menjelaskan KTP pembeli LPG 3 kg diperlukan untuk menyinkronkan dengan data P3KE. Nantinya, data P3KE akan di-input ke dalam situs ‘Subsidi Tepat’ milik Pertamina.
“Masyarakat tidak perlu men-download aplikasi ataupun QR Code. Membeli (LPG 3 kg) seperti biasa, cukup tunjukkan KTP-nya,” kata Irto.
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengungkapkan, subsidi energi membengkak hingga tiga kali lipat yang mengakibatkan APBN 2022 mengalami defisit. Subsidi energi tahun ini diperkirakan mencapai Rp502,4 triliun atau melonjak dari perkiraan awal di APBN 2022 sebesar Rp152,5 triliun.
Sugeng menjelaskan subsidi dan kompensasi energi baik BBM dan listrik Indonesia pada tahun 2022 ini diperkirakan bisa mencapai Rp502,4 triliun. Adapun jumlah subsidi dan kompensasi Rp502,4 triliun tersebut terdiri dari subsidi Rp208,9 triliun, di mana subsidi BBM dan LPG Rp149,4 triliun dan subsidi listrik Rp59,6 triliun.
Kemudian, lanjut Sugeng, kompensasi hingga akhir 2022 diperkirakan mencapai Rp293,5 triliun, di mana kompensasi BBM diperkirakan mencapai Rp252,5 triliun dan kompensasi listrik Rp41 triliun.
“Jumlah itu meningkat dari perkiraan awal di APBN 2022 sebesar Rp152,5 triliun,” kata Sugeng.(suko)
