Suarabanyuurip.com - Sami'an Sasongko

Jakarta - Guna menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri dalam pemulihan ekonomi, Pemerintah tetap mempertahankan pemberian alokasi subsidi energi.

Di tahun 2023 ini, Pemerintah telah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp209,9 triliun. Dengan rincian Rp139,4 triliun, untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Kemudian Rp70,5 triliun untuk subsidi listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, dalam siaran persnya mengungkapkan, pada tahun 2022, realisasi subsidi energi mencapai Rp157,6 triliun atau lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp211,1 triliun. Kondisi minyak mentah yang mengalami penurunan di kuartal tiga turut andil pada penurunan realisasi subsidi BBM dan LPG yang mencapai Rp97,8 triliun, lebih rendah dari target sebesar Rp149,4 triliun.

"Pada Tahun 2022, kita lihat realisasinya lebih rendah daripada targetnya. Terutama penurunannya di BBM dan LPG, yang tidak separah seperti yang kita perkirakan sebelumnya. Karena asumsi crude kita yang targetnya tinggi, ternyata menjelang kuartal tiga terjadi penurunan harga komoditi migas," katanya.

Disisi lain, subsidi untuk listrik tahun 2022 terealisasi Rp59,8 triliun dari target sebesar Rp61,7 triliun. Subsidi listrik dapat terjaga berkat adanya pemberlakuan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batubara dan harga gas untuk kelistrikan.

"Harga gas untuk kelistrikan USD6 dolar. Jadi faktor yang mempengaruhinya adalah harga gas internasional dan juga faktor nilai tukar dolar terhadap rupiah," ujar Arifin.

Di tahun ini, lanjut Arifin, subsidi masih cukup besar melihat masih bergejolaknya kondisi geopolitik Eropa imbas konflik Rusia-Ukraina.

"Kita perkirakan di tahun ini, kemungkinan jumlah alokasi subsidi cukup besar. Sebab masih adanya konflik yang belum habis. Ini tentu saja menyebabkan penurunan sektor supplai karena terhambatnya salah satu supplier besar, yaitu Rusia," ucapnya.

Ditambahkan, bahwa peningkatan permintaan China terhadap batubara turut ambil bagian dalam penetapan subsidi energi dalam negeri. Karena Negeri Tirai Bambu tersebut mempertimbangkan untuk melonggarkan larangan impornya.

"Peningkatan kebutuhan demand (batubara) di China dan beberapa negara lainnya disebabkan kebijakan barunya, sudah mulai membuka meningkatkan batubara," pungkasnya.(sam)