Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Komisi VII DPR RI mendukung usulan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk agar pemerintah menetapkan alokasi pasokan gas khusus untuk jaringan gas (jargas) non APBN dengan harga maksimal USD 4,72 MMBTU. Komisi dewan yang membidangi masalah energi menilai harga gas lebih murah ini untuk mengakselerasi pengembangan jargas dengan berbagai skema infrastruktur.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon mengatakan, pihaknya mengupayakan usulan yang disampaikan PT PGN sebagai sub-holding gas dalam mengakselerasi pembangunan jaringan gas bumi untuk keperluan energi bersih.

“Kami dukung usulan Dirut PT PGN,” tegas politisi PDI Perjuangan ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT PGN di Gedung DPR, Jakarta, awal Pebruari 2023 lalu.

Sementara itu, Direktur Utama PT PGN Muhammad Haryo Yunianto menjelaskan saat ini total sambungan jargas yang bisa dibangun sebanyak 982 ribu rumah tangga. Pada tahun lalu, APBN tak menganggarkan untuk jargas ini sehingga PGN merogoh kocek perusahaan untuk menambal tambahan jargas di tahun 2022.

"Saat ini dari perhitungan investasi kami memang kami baru mampu membangun 400 ribu jargas. Masih ada 600 ribu jargas lagi yang mestinya dibangun," ujar Haryo.

Menurut Haryo, salah satu alasan PGN tak bisa menambah kapasitas jargas karena secara perhitungan keekonomian dengan harga gas hulu yang masih berkisar 6-7 dollar AS per MMBTU.

"Kalau harga segitu, kami tak mampu mengambilnya," pungkasnya.(suko)