Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Tangerang - Perusahaan pengeboran migas mengaku kesulitan mencari sumber daya manusia (SDM) pengeboran yang siap pakai pasca pandemi Covid-19. Meski telah dilakukan beberapa kali pelatihan SDM, namun belum dapat memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI), Suprijonggo Santoso mengakui adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan tenaga kerja. Namun demikian, ada perusahaan yang enggan mengirimkan pekerjanya untuk meningkatkan kompetensi melalui training karena sebagian kontrak kerja industri penunjang hanya berjangka pendek.

"Untuk mengatasi tantangan itu kami telah mendirikan lembaga sertifikasi profesi atau LSP," ujarnya saat Evaluasi Keselamatan Migas Pada Kegiatan Pengeboran dan Kerja Ulang Sumur Migas yang dilaksanakan Direktorat Jendral (Ditjen) Migas di Atria Hotel, Tangerang, Selasa (21/2).

APMI mengusulkan agar pemerintah dapat memfasilitasi training bagi SDM pengeboran dan penghargaan bagi perusahaan pengeboran yang memenuhi kompetensi.

“Budaya untuk mendahulukan keselamatan akan membantu mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kalau pekerja tidak sadar bagaimana berhati-hati bagaimana menangani peralatan, akan menyebabkan fatality,” tambahnya.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menyampaikan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi aspek krusial dalam industri migas yang salah satu ciri khasnya adalah berisiko tinggi.

“Saat ini industri migas nasional terus berupaya meningkatkan produksi melalui kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi secara masif. Dalam upaya pencapaian target tersebut, aspek keselamatan migas yang terdiri dari keselamatan pekerja, peralatan/instalasi, lingkungan dan umum, tetap harus menjadi perhatian utama,” tegas dihadapan perwakilan KKKS, Perusahaan Jasa Pengeboran dan Kerja Ulang Sumur, Perusahaan Inspeksi, serta Asosiasi terkait.

Dalam beberapa waktu terakhir ini, lanjut dia, terjadi beberapa kejadian kecelakaan yang menyebabkan fatality. Agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan (improvement) baik dari sisi operasional, manajerial, maupun kompetensi dari pekerja.

Menurut Mirza, untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja migas, perlu dilakukan peninjauan dari berbagai sisi. Pertama, dari sisi pekerja, perlu dipastikan pekerja telah memenuhi kompetensi, memahami SOP dan memiliki penguasaan terhadap risiko dari lingkungan kerja.

“Salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah kompetensi pekerja, termasuk pekerja di bidang pengeboran. Ini menjadi perhatian karena satu fatality sudah sangat besar bagi kami,” tegasnya.

Selanjutnya dari sisi peralatan. “Apakah peralatannya sudah layak atau masih layak untuk dioperasikan? Kadang peralatan sudah tua, tapi belum diganti. Harus dipastikan kembali integritas peralatannya sudah sesuai,” kata dia.

Sisi lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) di lapangan, serta pelaksanaan inspeksi.

“Saya ingatkan kembali agar Perusahaan Inspeksi harus memastikan peralatan dan instalasi sesuai aturan karena pengabaian terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Perusahaan Inspeksi harus bekerja secara benar dan independen,” tegas Mirza.

Terjadinya kecelakaan kerja juga dapat menjadi catatan buruk bagi KKKS. Pemerintah mengharapkan agar semua pihak dapat bekerja sama meningkatkan keselamatan migas.

“Melalui pertemuan dengan stakeholder ini, Pemerintah mengharapkan dapat dilakukan evaluasi terkait keselamatan pada kegiatan pengeboran dan kerja ulang sumur. Secara bersama kita membahas ruang-ruang perbaikan (improvement) dalam kegiatan operasi migas. Kami wajib memastikan semua yang bekerja baik dari unit utama maupun pendukung telah sesuai kaidah keselamatan,” tambah Mirza dalam keterangan tertulisnya.(suko)