Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Pemerintah pusat akan membangun pabrik methanol berkapasitas kurang lebih 800.000 ton di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Namun, pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat belum mendapat pemberitahuan resmi. DPRD mendorong Bupati Anna Mu'awanah agar gerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menangkap peluang tersebut.

Bupati Anna menyampaikan belum mendapat surat resmi dari pemerintah pusat terkait rencana pembangunan pabrik methanol di wilayahnya. Sehingga belum mengetahui manfaat apa saja yang akan diperoleh warga dari pendirian pabrik tersebut.

"Surat resminya belum ada. Jadi ya kita belum tahu," ujarnya usai rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 di Gedung DPRD Bojonegoro, Rabu (8/3/2023).

Namun, Bupati Anna melanjutkan, Pemkab Bojonegoro akan memberikan bantuan sesuai kewenangannya jka pemerintah pusat jadi membangun pabrik methanol di Bojonegoro.

"Kalau pemkab sifatnya akomodatif saja. Kalau memang sudah sesuai, mana kewenangan pemkab ya kita bantu. Gitu aja," tegasnya.

Disinggung terkait kesiapan lahan untuk pembangunan pabrik methanol, Anna menegaskan jika hal itu wewenang investor. Karena itu, ia mengaku belum mengetahui lahan mana yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik tersebut.

"Kita belum tahu lokasinya daerah mana. Saya belum mengecek. Tapi kita sudah punya Perda RTRW, daerah mana yang akan digunakan," ucapnya.

Dijelaskan, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Bojonegoro bisa menjadi acuan pendirian pabrik methanol. Namun, secara aturan, investor bisa menggunakan kawasan lahan sawah dilindungi (LSD) dengan cara pemkab mengajukan permohonan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"LSD kita sekarang sekitar 87 ribu hektar. Kalau itu memang dipakai untuk investasi, apalagi itu investasi besar dan itu dianggap penting juga, kepala daerah boleh mengeluarkan (izin) di lahan LSD dengan memohonkan kepada Kementerian ATR," pungkas Anna.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharyanto mendorong Pemerintah Kabupaten agar proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pembangunan pabrik methanol berkapasitas 800 ribu ton.

Koordinasi ini, lanjut Sigit, diperlukan untuk mengetahui kepastian kapan pembangunan pabrik methanol  dimulai. Sehingga pemkab bisa mempersiapkan apa saja yang bisa dilakukan sesuai kewenangannya untuk mendukung mega proyek tersebut.

"Bupati harus jemput bola ke pusat. Karena ini merupakan investasi besar. Menteri ESDM dan Menteri Investasi telah menyampaikan itu. Jangan sampai peluang ini dialihkan ke daerah lain," kata Sigit dikonfirmasi terpisah.

Menurutnya, akan banyak manfaat yang diperoleh masyarakat jika pabrik methanol dibangun di Bojonegoro. Seperti penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang usaha.

"Sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mempercepat peetumbuhan ekonomi masyarakat," tegas politisi Partai Golkar itu.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya menyampaikan, pembangunan pabrik methanol berkapasitas sekitar 800 ribu ton di Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan hilirisasi gas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Arifin Tasrif menjelaskan produksi gas di Jawa Timur kedepan cukup besar seiring meningkatnya kapasitas lapangan Jambaran - Tiung Biru (JTB) di Kabupaten Bojonegoro, dan Lapangan Gas MDA & MBH di Madura. Kapasitas produksi JTB mencapai sebesar 192 juta standar kaki kubik per hari (milion standar cubik feet per day/MMSCFD). Sementara kapasitas lapangan Gas MDA & MBH yang dikelola HCML Husky-CNOOC Madura Limited sebanyak 120 MMSCFD.

"Total produksi dari dua lapangan ini mencapai 312 MMSCFD," kata Arifin saat mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jambaran Tiung Biru (JBT) serta Lapangan Gas MDA & MBH, di Sheraton Hotel and Towers, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Rabu (8/2/2023).

Dijelaskan, produksi gas dari dua lapangan tersebut sebagian telah dialokasikan untuk PLN, industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur, PGN ke Jargas Lamongan, dan PT Petrokimia Gresik (PKG).

"Sebagian dari gas ini akan diproses untuk mmebangun pabrik methanol berkapasitas kurang lebih 800.000 ton yang akan berlokasi di Bojonegoro yang produknya berupa methanol ini akan dipakai untuk mendukung kebutuhan industri biofuel di Indonesia," jelas Arifin.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menambahkan, pembangunan pabrik methabol di Bojonegoro akan dilakukan oleh investor dari Amerika Serikat. Produksinya akan memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena 80% methanol Indonesia berasal dari impor.

Bahlil menjelaskan pembangunan pabrik methanol di Bojonegoro ini merupakan salah satu program hilirisasi gas, setelah Indonesia berhasil menggarap hilirisasi nikel. Hilirisasi sektor gas ini telah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Presiden mengarahkan kita ekspansi hlirisasi, salah satunya adalah gas. Kemarin kami ratas, bapak Presiden sudah meminta kami untuk menghitung baik," ujar bahlil dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/11/2022) lalu.(suko)