Pemerintah Mengamanatkan BPH Migas Jamin Ketersediaan BBM Hingga Pelosok Negeri

SPBU BOJONEGORO : Pemerintah mengamanatkan kepada BPH Migas menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM hingga pelosok Negeri.
Suarabanyuurip.com - Sami'an Sasongko
Bojonegoro - Untuk memantau kondisi ketahanan energi khususnya di sektor hilir minyak dan gas bumi (Migas), Pemerintah mengamanatkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) guna menjamin penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh pelosok Indonesia dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.
"BPH Migas sebagai instansi yang melakukan pengaturan, pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi dituntut dapat menjamin ketersedian dan kelancaran pendistribusian BBM dan gas bumi yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak hingga pelosok negeri tanpa terkecuali," jelas Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, dalam sambutannya diacara Sekolah Kader Pejuang Energi (SKPE) DPP GMNI 2023 dengan tema "Peranan Kader Bangsa Mencapai Visi Kedaulatan Energi Indonesia" di Bojonegoro, Sabtu (18/3/2023).
Yapit menerangkan, dalam penyediaan dan pendistribusian BBM perlu dipastikan keberlanjutan dan pengembangan BBM satu Harga yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses, dan keterjangkauan harga BBM terutama di daerah 3T (Terdepan, terluar dan tertinggal).
"Program BBM Satu Harga sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk memberikan Pemerataan Energi di Indonesia, khususnya masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar," ungkapnya dalam siaran resminya.
BPH Migas menargetkan di tahun 2023 terbangun sebanyak 89 penyalur agar dapat terlaksana sehingga tercapai total kumulatif 434 penyalur BBM Satu Harga.
"BPH Migas perlu memastikan distribusi dan ketersediaan BBM untuk SPBU BBM Satu Harga berjalan lancar," tandasnya.
Sementara Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino menerangkan, bahwa tujuan dari agenda SKPE dan dilaksanakan di Bojonegoro untuk menciptakan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang progresif di sektor energi dan isu energi menjadi isu yang harus dikawal oleh GMNI sebagai upaya memperjuangkan kaum Marhaen.
"Bojonegoro adalah salah satu daerah penyumbang migas terbesar di Indonesia. Sehingga kami bisa mendapatkan spirit kedaulatan energi di Indonesia dan isu energi menjadi isu yang harus dikawal oleh GMNI sebagai upaya memperjuangkan Kaum Marhaen," pungkasnya. (sam)
BERITA TERKAIT
6 Embung di Bojonegoro Akan Dinormalisasi
Penyakit LSD Serang Ternak Sapi di Bojonegoro, Lebih Bahaya dari PMK
Pedagang Tolak Hadiri Rakor Penyelesaian Masalah Pasar Bojonegoro
Sebut Energi Berkelanjutan Jadi Prioritas
Tren Perusahaan Migas Besar Dunia Begeser ke Investasi Energi Baru Terbarukan
Eksplorasi di Area Terbuka, SKK Migas dan ExxonMobil Indonesia Jalin Kerjasama
Periode April-Juni 2023 Tarif Tenaga Listrik Non Subsidi Tetap
THR ASN dan Pensiunan Mulai Dicairkan April, Gaji ke 13 Juni
Tak Dibayar, Lamin Bantu Atur Arus Lalu Lintas di Pertigaan Tobo
Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Masuk Tahap Penetapan Lokasi Tanah
Lewat Talkshow Radio, IDFoS Indonesia Sosialisasi Pentingnya Vaksinasi
Bioetanol Bakal Didirikan di Kawasan Peruntukan Industri Gayam Bojonegoro
Perawatan Jalan di Bojonegoro Telan Rp 8,8 Miliar, Usai Lebaran Mulai Tender
Meningkat Dibanding 2021, Pendapatan PT ADS dari PI Blok Cepu Capai Rp 147 Miliar
PPDB Tingkat SMP di Bojonegoro Dibuka Melalui 4 Jalur
Pembagian Laba PI Blok Cepu 2022 : Pemkab Bojonegoro Terima Rp 147 M, PT SER Rp 441 M
SKK Migas Komitmen Pertahankan Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan
BKS Blok Cepu Lifting Mandiri 100 Ribu Barel Per Bulan
Cuti Bersama Lebaran Resmi Direvisi, Diajukan dan Ditambah Satu Hari Libur
406 PPKS di Bojonegoro Terima Bantuan dari Kemensos
PPSDM Migas Beri Pelatihan Inspektur Pipa Penyalur