Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Indonesia terancam terkena sanksi dari FIFA menyusul adanya keputusan pembatalan drawing (pengundian) Piala Dunia U-20 di Denpasar, Bali. Sedikitnya ada sembilan sanksi menanti Indonesia. Komisi X DPR RI meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, yang mengancam eksistensi Indonesia dalam ekosistem sepak bola dunia.

Pembatalan pengundian Piala Dunia U-20 dikarenakan Gubernur Bali Wayan Koster menolak kehadiran Tim Nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia FIFA U20. Selain Gubernur Bali, penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Penolakan tersebut bisa menjadi alasan bagi FIFA untuk membatalkan Drawing Piala Dunia FIFA U20. Karena, bagi FIFA, penolakan Gubernur tersebut sama dengan membatalkan garansi penyelenggaraan yang telah dikeluarkan pemerintah Provinsi Bali.

Padahal sebelumnya, lanjut Arya, Gubernur Bali sudah menandatangani Government Guarantee untuk menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-20 termasuk didalamnya Drawing Piala Dunia U-20.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Arya Sinulingga menyampaikan, pihaknya sekarang ini sedang mengkalkulasi dampak buruk yang dapat terjadi terhadap persepakbolaan Indonesia pasca pembatalan Drawing Piala Dunia FIFA U20 di Denpasar, Bali. Awalnya, Drawing atau pembagian grup negara peserta Piala Dunia FIFA U20 tersebut akan dilaksanakan pada 31 Maret 2023.

Menurut Arya, pengukuran risiko tersebut perlu dilakukan demi menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar persepakbolaan Indonesia terselamatkan.

"Hingga saat ini, kami belum mendapatkan alasan resmi yang menyebabkan FIFA membatalkan acara Drawing," ujarnya dikutip dari laman resmi PSSI.

PSSI, lanjut dia, akan mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keputusan FIFA tersebut.

“Kami dari PSSI sedang memikirkan penyelamatan sepakbola Indonesia. Karena sanksi FIFA bisa mengucilkan sepakbola Indonesia dari dunia,” tegasnya.

PSSI, kata Arya, memahami sulitnya memisahkan politik dan olahraga. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri Indonesia dan dengan Kemenpora sebagai Inafoc atau penanggung jawab pelaksana Indonesia.

“Ketua umum juga akan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama untuk mencari solusi untuk semua ini baik secara diplomasi maupun politik luar negeri untuk bagaimana menyelamatkan sepakbola Indonesia yang kita cintai,” jelasnya.

Arya meminta semua pecinta sepakbola di Indonesia dan semua masyarakat Indonesia yang ingin persepakbolaan tanah air lebih maju, untuk bersikap tenang.

“Kami akan mencoba mencari solusi yang terbaik. Sepakbola Indonesia harus kita selamatkan bersama sama,” ujar Arya.

Dia menyebut, dalam beberapa hari terakhir ini muncul kekhawatiran netizen penggemar bola di sosial media terkait nasib penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Jika Indonesia batal menyelenggarakan Piala Dunia FIFA U20 tahun 2023, nitizen mengkhawatirkan sejumlah hal. Pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia bisa dikecam oleh negara - negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA.

Ketiga, Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga.

Kelima, Indonesia akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, federasi olahraga dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga termasuk olimpiade.

Ketujuh, Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif mencampuradukan olahraga dengan politik. Kedelapan, Pemain, pelatih, wasit, klub dan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan 500.000 orang lebih terdampak langsung kalau sepakbola Indonesia terhenti.

Kesembilan, Timnas U16, U19, U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepakbola internasional jika FIFA membekukan PSSI dan berdampak hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah.

Pembatalan pengundian Piala Dunia U-20 di Indonesia ini memantik reaksi Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Ia mendesak pemerintah bergerak cepat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, termasuk potensi sanksi dari FIFA terhadap eksistensi Indonesia dalam ekosistem sepak bola dunia.

“Jika Piala Dunia U-20 benar-benar batal, maka potensi FIFA untuk menjatuhkan sanksi terhadap PSSI pasti berdampak pada keikutsertaan Indonesia dalam berbagai event atau forum sepak bola, baik di level regional maupun internasional. PSSI dan pemerintah pun harus bergerak cepat agar hal itu tidak terjadi,” tegas Huda dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/3/2023).

Di sisi lain, Huda memahami alasan di balik kerasnya penolakan terhadap keikutsertaan timnas sepak bola Israel dalam Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan di Indonesia. Menurutnya, tindakan pemerintah Israel yang menganeksasi wilayah Palestina harus dilawan dengan segala cara.

Namun, keterlambatan sikap penolakan ini, menurut Huda, memberikan dampak besar. Tidak hanya karena pemerintah saat ini sudah mengeluarkan dana besar dalam menyiapkan berbagai sarana prasarana, tetapi juga dampak sanksi FIFA yang mungkin bakal diterima oleh Indonesia.

“Hanya saja, menurut saya, penolakan ini terlambat karena seharusnya penolakan ini harus disuarakan sejak awal pemerintah ikut bidding penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di tahun 2019. Kalau Indonesia dikucilkan dari ekosistem sepak bola internasional bisa memberikan dampak panjang bagi pembinaan tim nasional baik di level junior maupun senior,” terang Politisi Fraksi PKB itu.

Oleh karena itu, Huda berharap PSSI dan Pemerintah melakukan mitigasi terhadap berbagai kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pasca pembatalan drawing peserta final Piala Dunia U-20 di Indonesia. Salah satunya, dengan melakukan lobi-lobi khusus kepada petinggi FIFA agar tidak memberikan sanksi kepada Indonesia.

“Kami berharap apapun status penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tidak memberikan dampak bagi proses pembinaan sepak bola di tanah air. Sebab pertaruhannya cukup besar bagi eksistensi Indonesia di ekosistem sepak bola dunia,” pungkasnya dikutip dari Parlementaria.(suko)