APBD Tinggi, Kemiskinan Meningkat dan Kekayaan Kepala Daerah Melesat

user
nugroho 08 April 2022, 18:46 WIB
untitled

Oleh : d suko nugroho

Judul di atas memang kontradiktif. Tapi itulah yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kabupaten penghasil migas terbesar di Indonesia. Bojonegoro menjadi kabupaten terkaya ke dua setelah Surabaya. APBD-nya mencapai lebih dari Rp6 triliun. Separonya berasal dari dana bagi hasil (DBH) Migas.

Bojonegoro memang menjadi kabupaten yang beruntung. Sumber daya alam (SDA)-nya melimpah. Produksi minyaknya menjadi pemasok 30 persen kebutuhan energi nasional. Produksi minyak Banyu Urip, Blok Cepu di atas 200.000 barel per hari (bph) atau menyalip Blok Rokan di Provinsi Riau. Belum lagi produksi minyak dari lapangan lainnya seperti Sukowati, dan sumur minyak tradisional Wonocolo. Pantas jika Bojonegoro disebut sebagai lumbung energi.

Tingginya APBD Bojonegoro menjadikan kepala daerah beruntung. Mereka lebih longgar mengelola anggaran. Melaksanakan prpgram-program untuk mewujudkan visi misi yang menjadi janji politik masa kampanye. Salah satunya menurunkan angka kemiskinan.

Di Kabupaten Bojonegoro, ibaratnya, bayi dalam kandungan hingga orang meninggal dunia dibiayai APBD. Mulai dari program ibu hamil untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, beasiswa pendidikan, kesehatan hingga santunan kematian.

Begitu juga dengan program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi. Sebut saja program Kartu Pedagang Produktif (KPP), Kartu Petani Mandiri, Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), UHC (Jaminan kesehatan), Aladin (Bedah rumah), Rantang Kasih Moe (Makanan tambahan untuk lansia), Sanduk (Santunan kematian), Bantuan Keuangan Desa (BKD) Jamban (ODF), Bantuan sosial Yatim (Bansos) Yatim, Beasiswa untuk mahasiswa, BOS Madrasah Diniyah dan DAK Aliyah. Juga pembangunan infrastruktur jalan secara jor-joran yang diharapkan sebagai daya ungkit ekonomi. Memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

Tapi semua program yang digelontorkan belum berdampak. Kemiskinan belum beranjak dari kabupaten penghasil minyak. Justru meningkat selam dua tahun terakhir.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, jumah penduduk miskin meningkat pada dua tahun berturut-turut. Tahun 2020 sebanyak 161.100 jiwa (12,87%) atau meningkat dibanding 2019 sebanyak 154.640 jiwa (12,38%). Kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 166.520 ribu (13,27%).

Bahkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bojonegoro juga mengalami peningkatan pada periode 2020-2021. Dari nilai sebesar 0,170 poin menjadi 1,880 pada tahun 2021. Pun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,350 pada 2020, menjadi 0,450 pada 2021.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.  Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Peningkatan Indeks keparahan kemiskinan ini menandakan tingkat kesenjangan kemampuan daya beli antar penduduk miskin di Bojonegoro makin melebar. Sementara pada peningkatan indeks kedalaman kemiskinan membuktikan rata-rata tingkat kemampuan daya beli masyarakat miskin makin menjauh dari standar nilai kebutuhan dasar atau garis kemiskinan.

Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Bojonegoro, selama 2021 minus 5,54 persen dibandingkan tahun 2020. Jumlah persentase itu ditambah dari sektor minyak dan gas (migas). Namun, jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non migas ekonomi Bojonegoro tumbuh sebesar 3,55 persen. Sementara sektor ekonomi pertanian, pertambangan dan penggalian mengalami penurunan masing-masing sebesar -1,21 persen dan -11,61 persen.

BPS mengindikasikan pandemi Covid menjadi penyebab meningkatkanya angka kemiskinan dan turunnya pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro. Aktivitas ekonomi masyarakat dibatasi akibat kebijakan PPKM. Praktis pendapatan warga berkurang drastis.

Namun, kondisi tersebut berbeda dengan kondisi ekonomi Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto. Kedua pejabat di Bumi Angling Dharma -sebutan lain Bojonegoro - semakin tajir di masa pandemi Covid. Harta kekayaan mereka melesat selama menjabat Bupati dan Wakil Bupati. Bupati Anna, misalnya. Pada tahun 2021 harta kekayaannya meningkat Rp 28 miliar lebih. Sementara Wakilnya, Budi Irawanto naik Rp 5,2 miliar dibandingkan saat keduanya maju dalam Pilkada 2018 lalu.

Berdasarkan data yang dirilis GusRis Foundantion, sebelum menjabat Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah melaporkan harta kekayaannya di laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018 lalu sebesar Rp 58.396.570.453. Kemudian, melejit menjadi sebesar Rp 86.577.461.569 atau ada peningkatkan Rp 28 miliar lebih pada 2021.

Sedangkan Wabup Budi Irawanto melaporkan harta kekayaannya LKHPN saat mendaftar sebagai calon Wakil Bupati Bojonegoro -diverifikasi tanggal 8 Maret 2018 - sebesar Rp7.336. 288.273. Kemudian pelaporan terakhir LKHPN tanggal 12 Maret 2021 menjadi Rp12.578.417.954 atau ada kenaikan sebesar Rp5,2 Miliar.

GusRis Foundantion menemukan aroma tak sedap atas melesatnya harta kekayaan mereka. Meskipun di dalam LHKPN yang dirilis KPK 16 Pebruari 2021, tidak disebutkan secara rinci dari mana kekayaan tersebut. Hanya disebutkan sedikit dari warisan dan terbanyak hasil sendiri. Karena jika dikalkulasi dari pendapatannya sebagai Bupati selama dua tahun, hanya sebesar Rp 4,3 miliar, dan wakil bupati Rp 1,9 miliar. Nilai itu bersumber dari gaji yang diterima setiap bulan, biaya penunjang Operasional Kedinasan (BPOP), jatah pembelian pulsa, biaya lauk-pauk.

Artinya, harta kekayaan Anna Mu'awanah ada selisih sekitar Rp24 miliar dari sumber pendapatannya sebagai Bupati Bojonegoro selama menjabat sejak 2018 lalu. Sedangkan kekayaan Wabup Budi Irawanto ada selisih Rp3,3 miliar. Selisih inilah yang patut dipertanyakan dan dijelaskan kepada publik. Diprediksi kekayaan mereka yang dilaporkan di LHKPN pada tahun 2022 akan meningkat lagi. Tapi kita tunggu pengumuman resmi LHKPN KPK.

Data Kemisikan Harus Akurat dan Update

Berbicara kemiskinan, pada dasarnya, berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan.

Timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnya penduduk miskin.

Namun untuk mengetahui penyebab kemiskinan di Bojonegoro perlu dilakukan kajian matang dan mendalam secara komperehensif. Sebab jika dilihat, Bojonegoro memiliki sumber daya alam berupa migas yang melimpah yang seharusnya dapat mendorong sektor lainnya seperti pertanian, peternakan, UMKM dan lainnya.

Selain itu melimpahnya SDA ini juga menjadi peluang bagi Bojonegoro menarik investor untuk menanamkan investasinya dengan mengembangkan usaha-usaha yang mampu menciptakan peluang pekerjaan dan menumbuhkan sektor UMKM. Dengan begitu akan memberikan penghasilan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki data kemiskinan secara akurat dan update. Tujuannya agar program-program yang akan dan dilaksanakan bisa tearah dan tepat sasaran. Selain itu, melalui pendataan secara berkala dapat dipetakan dan diklasifikasi kemiskinan yang terjadi. Mulai dari penduduk yang mendekati miskin, penduduk miskin kategori ringan, sedang hingga kemiskinan kronis (ekstrem).

Melalui cara itu juga dapat diketahui akar penyebab kemiskinan yang terjadi. Jika penyebab masalah kemiskinan diketahui, ditunjang data yang akurat dan update, maka pemkab dapat menentukan program-program sesuai dengan kebutuhan. Baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Karena perlakukan dan penanganan penduduk miskin sesuai kondisinya berbeda. Tidak bisa disama ratakan antara penduduk yang mendekati miskin, kategori miskin ringan, sedang dan kronis. Program yang diberikan juga berbeda. Bukan sekadar mencukupi atau mengurangi beban kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi bagaimana cara memandirikan dan memberdayakan mereka agar memiliki sumber pendapatan ekonomi. Semua itu butuh peran semua pihak. Sehingga warga miskin dengan kategorinya bisa naik kelas.

Dengan begitu keberadaan sumber migas yang ada Bojonegoro bukan menjadi kutukan, tetapi menjadi berkah dan bisa mensejahterakan masyarakat. Semoga !

Penulis adalah wartawan suarabanyuurip.com









Kredit

Bagikan