Pemprov Jatim Kawal Anggaran Pendidikan di Bojonegoro

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemprov Jatim

SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia

Bojonegoro – Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Jawa Timur (Jatim), tidak akan lepas tangan dengan pendidikan di Bojonegoro meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar, seperti tahun ini yang mencapai Rp7,1 triliun.

Tentu akan terus melakukan pengawalan anggaran pendidikan di bumi Angling Dharma (sebutan lain Bojonegoro).

“Apa kita lepas tangan, jawabannya tidak! Karena kita punya peraturan yaitu gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Pemprov Jatim, Ramliyanto, kepada Suarabanyuurip.com saat seminar umum bersama IDFoS di Aston, Senin (23/12/2019).

Pemprov Jatim bertugas melihat Kabupaten/Kota seperti apa postur anggarannya dan jika ada bagian yang tidak bisa disupport daerah, disitulah Pemprov masuk.

Pihaknya mengakui selama ini sudah bersinergi dengan Kabupaten Bojonegoro termasuk sekolah percontohan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 yang studinya tentang minyak dan gas bumi (Migas).

Ditegaskan, jika berapapun anggaran daerah tidak akan pernah cukup memenuhi kebutuhan pendidikan. Tidak terkecuali Bojonegoro dengan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Pendidikan sebesar 0,5 persen.

Baca Juga :   Butuh Biaya Besar Melaksanakan UNBK

“Meski demikian, kita utamakan mengawal sistem menajemen keuangannya,” tegasnya.

Dia mencontohkan, daerah terkaya di Indonesia seperti Kabupaten Bengkalis yang memiliki APBD Rp13 Triliun, ada sisa lebih anggaran atau Silpa sebesar Rp4 triliun. Itu sama dengan besaran APBD empat Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

“Ketika kita tanya kenapa bisa Silpa katanya tidak cukup waktunya, ya saya bilang kenapa tidak dikasihkan saja ke daerah lainnya. Berarti apa, ada miss managemen kan? ini yang harus dikawal,” tukasnya.

Pihaknya mencontohkan lagi, pada Pemerintahan Bupati Bojonegoro sebelumnya saat masih di jabat Bupati Suyoto, Dinas Pendidikan Pemprov Jatim sudah memberikan kesempatan bertanya. Tetapi, tidak ada satupun yang bicara.

“Sementara pada Pemerintahan Bupati Bojonegoro yang baru sekarang ini, yaitu Bupati Anna Muawanah saya tidak banyak terlibat,” imbuhnya.(rien)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA BANYUURIP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *