Tuntut Perbaikan Jembatan Glendeng, Dukungan Masyarakat Terus Mengalir

user
samian 14 Juni 2022, 19:01 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Dukungan masyarakat atas tuntutan perbaikan untuk Jembatan Glendeng-Simo yang disuarakan aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Jembatan Glendeng-Simo (Geram Jelmo) masih terus mengalir.

Seperti yang diungkapkan salah satu warga Kecamatan Rengel, Ali Burhanuddin. Dia mendukung munculnya keinginan masyarakat yang mengadukan masalah ini ke Presiden lewat Geram Jelmo.

"Dan informasi yang saya dapat pengaduan sudah di Deputi 1 Kepresidenan. Sebagai warga Rengel saya berempati terhadap hal ini. Apalagi pasca mendengar bahwa Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro mengatakan Jembatan Glendeng bukanlah asetnya," ungkapnya, Selasa (14/06/2022).

Padahal, lanjut Ali, Jembatan Glendeng adalah salah satu sarana penghubung yang sangat vital dalam mendukung aktifitas masyarakat dua kabupaten. Ketika jembatan itu rusak, pasti berpengaruh disemua aspek, baik pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

"Harapannya segera dilakukan perbaikan, sehingga fungsi daripada jembatan dapat berjalan dengan baik. Terlepas dari pihak mana yang membangun. Saya kira pemerintah lebih paham mekanismenya," ujarnya.

Sementara itu, Juru bicara Geram Jelmo, Imam Muqroni mengatakan, bahwa penggalangan dukungan dari masyarakat terhadap perbaikan kerusakan jembatan penghubung Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur mendapat sambutan antusias.

"Hanya dalam satu jam saja sudah mengalir dukungan sebanyak 250 orang. Mulai pukul 06.30 WIB sampai 07.30 WIB," katanya kepada SuaraBanyuurip.com.

Tuntut Perbaikan Jembatan Glendeng, Dukungan Masyarakat Terus Mengalir Puluhan warga sekitar foto bersama usai bubuhkan tandatangan dukungan di Jembatan Glendeng yang ditutup.

Pria yang juga Direktur Yayasan el SAL Indonesia ini mengeluhkan lambannya penanganan perbaikan Jembatan Glendeng. Dengan penggalangan dukungan tanda tangan ini, pihaknya berharap para pemangku kebijakan dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga bisa dibuka kembali untuk kepentingan masyarakat.

"Pemerintah Republik Indonesia bisa memberikan sanksi yang tegas berdasarkan peraturan perundang - undangan kepada pihak- pihak yang melakukan pelanggaran. Sehingga menyebabkan fungsi pelayanan publik pemerintah terganggu dan menyebabkan kerugian di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial akibat penutupan Jembatan Glendeng ini," tegasnya.

Dijelaskan, sebelumnya pihaknya juga telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait persoalan Jembatan Glendeng pada Minggu (12/06/2022). Dilampiri bukti dukungan warga pengguna jembatan maupun puluhan organisasi sipil. Baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Bojonegoro dan Tuban.

Antara lain, KNPI Tuban, Asosiasi BPD Kecamatan Soko, Serikat Petani Tuban, Yayasan Pecinta Alam Indonesia, Dewan Tani API Jatim, PAC IKA PMII Soko, PAC IPPNU Soko, sejumlah Dosen Unigoro, dan puluhan lagi dukungan dari berbagai lembaga.

"Kami berharap hal ini segera ditanggapi. Apabila tidak ada respon kami akan kembali adakan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak," tandasnya.(fin)

Kredit

Bagikan