Buruh Pabrik Rokok Wadul DPRD Bojonegoro

user
samian 14 Mei 2022, 20:06 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP. RTMM) Pimpinan Cabang (PC) Bojonegoro wadul atau mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (14/05/2022).

Musababnya, karena mereka selama dua tahun berturut-turut tidak pernah merasakan hak yang seharusnya mereka terima berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT)  yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).

Ketua PC FSP. RTMM Cabang Bojonegoro, Anis Yuliati mengatakan, bahwa buruh pabrik rokok berhak mendapat BLT yang bersumber dari DBHCT tanpa mempertimbangkan yang bersangkutan sebagai penerima bantuan sosial lainnya.

Hal itu sudah jelas tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. : 206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT Pasal 5.

"Tapi sampai saat ini kami belum menerima manfaat dari DBHCHT," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Sabtu (14/5/2022).

Sebagai upaya memperjuangkan hak, ia mengaku, sudah pernah secara resmi berkirim surat kepada Bupati Bojonegoro perihal kejelasan BLT DBHCT yang menjadi hak buruh pabrik rokok, tanggal 16 Desember 2021.

Dalam pokok surat disampaikan, bahwa pihaknya menerima Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Kenaikan Upah Minimal Kabupaten Tahun 2022 sebesar Rp12.786,27. Meskipun dinilai kenaikan tersebut sangat kecil.

Berdasarkan hal itu, sebagai penggantinya mengusulkan kepada Bupati Bojonegoro untuk memberikan BLT yang dananya bersumber dari DBHCT sebesar Rp1,2 juta.

"Akan tetapi saya tunggu sampai detik ini belum ada kabar atau informasi tentang kejelasan dana bagi hasil cukai," ujar perempuan yang kesehariannya bekerja sebagai buruh di Koperasi Kareb Unit Sigaret Kretek Tangan - Mitra Produksi Sigaret (SKT-MPS) Kapas.

Padahal di kabupaten lain, lanjut ibu satu anak ini, DBHCT sudah cair. Seperti di Kabupaten Jombang yang cair Rp1.200.000, dan Kabupaten Ngawi sebesar Rp1.800.000.

"Kami akhirnya merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Kemudian kami coba mengadu ke DPRD Bojonegoro. Diterima baik oleh Pak Sukur Priyanto. Dan dibenarkan bahwa BLT dari DBHCT memang menjadi hak kami," ungkap perempuan yang bertugas di Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini.

"Kami ingin bisa mendapatkan manfaat BLT DBHCT dan merasakan hal itu yang sudah jelas adalah hak kami," imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto membenarkan bahwa ia telah menerima perwakilan dari PC FSP. RTMM Cabang Bojonegoro yang isinya mempertanyakan alokasi anggaran DBHCT dari Pemerintah Pusat yang masuk ke Pemerintah Daerah.

"Di tahun 2021 kita mendapatkan DBH Cukai Tembakau lumayan besar, mungkin kisarannya kurang lebih Rp15-20 miliar lah. Namun tahun 2021 mereka tidak mendapatkan alokasi BLT sama sekali. Demikian juga 2022 masih kita pertanyakan," tuturnya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan dan juga ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jatim, salah satu item yang bisa dimasukkan atau bisa mendapatkan alokasi dari DBHCT itu berupa BLT sembako terhadap buruh pabrik rokok. Dimana terdapat sekira 6.000 sampai 7.000 buruh pabrik rokok ada di Bojonegoro.

Apalagi, menurut wakil rakyat kawakan ini, buruh pabrik rokok juga termasuk orang yang rentan dan juga punya potensi yang sangat besar terhadap adanya penyakit yang ditimbulkan karena bau tembakau, seperti penyakit paru dan lain sebagainya.

"Saya pikir apa yang menjadi harapan mereka berkaitan dengan DBHCT ini perlu kita perhatikan dan akan kita tindak lanjuti," tegasnya.

Untuk itu bulan depan pihaknya akan mengagendakan audiensi, dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi kemana saja DBH Cukai rokok itu.

"Kami meminta kepada pemerintah daerah agar pada tahun 2022 seluruh buruh pabrik rokok di Bojonegoro mendapatkan BLT dari DBHCT ini," tutupnya.(fin)

Kredit

Bagikan