Diduga Tak Kantongi Izin, Bupati Bojonegoro Dilaporkan ke Gubernur Jatim

user
samian 07 Mei 2022, 21:36 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Diduga tidak mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam bepergian ke luar negeri. Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah dilaporkan ke Gubernur Jatim oleh warganya, H. Anwar Sholeh.

Warga Desa Sukorejo, Kecamatan Kota ini mengaku, telah berkirim surat kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada 25 April 2022. Perihal laporan pelanggaran yang disinyalir dilakukan oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah.

Pria yang tinggal di Jalan Pondok Bambu ini mengatakan, sehubungan dengan adanya informasi dan fakta yang berkembang di tengah masyarakat terkait kepergian Bupati Anna ke luar negeri dan tidak masuk kerja selama 7 hari, sehingga ia melayangkan pengaduan kepada perempuan nomor satu di Jatim.

"Indikasi mangkirnya Bupati Bojonegoro dari tugasnya diduga kuat melakukan perjalanan ke luar negeri dan pergi meninggalkan tugas tanpa izin Gubernur Jatim, dan tanpa kejelasan kepada pemerintah kabupaten," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Sabtu (07/05/2022).

Mantan Ketua DPRD Bojonegoro periode 1999-2004 ini mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Anna itu berdasarkan beberapa bukti yang ia lampirkan dalam surat aduan.

Antara lain, surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi (Setda Pemprov) Jatim yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro No. : 090/15015/011.3/2022 tanggal 19 April 2022. Perihal tanggapan permohonan izin ke luar negeri yang diajukan Bupati Bojonegoro tanggal 13 April 2022.

Dalam pokok surat, Setda Pemprov Jatim menananggapi dengan 3 poin. Pada angka 1 memberitahukan Surat Menteri Dalam Negeri No. : 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021 perihal himbauan menunda perjalanan ke luar negeri.

Dan pada angka 2 memberitahukan Surat Edaran dari Menteri Sekretariat Negara No. : B-18/KSN/S/LN.00/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal kebijaksanaan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri (PLDN).

Sedangkan pada angka 3 surat Pemprov Jatim itu disebutkan, mengingat adanya himbauan menunda perjalanan dinas ke luar negeri, maka kepada yang dituju oleh surat tersebut diminta agar menangguhkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang dimaksud. Surat ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jempin Marbun, SH., MH.

Selain itu, Anwar mengaku juga melampirkan bukti-bukti diduga keberadaan Bupati Anna saat di luar negeri. Perbuatan bupati perempuan pertama di Bojonegoro itu dikatakannya mengandung unsur pelanggaran pada Undang - Undang (UU) 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Dalam laporan saya itu, harapannya bisa menjadi informasi awal bagi gubernur untuk segera melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku," pungkasnya.

Terpisah Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, Triguno Sujono Prio, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai kepergian bupati ke luar negeri yang diduga tidak mengantongi izin Gubernur Jatim tidak memberikan jawaban secara jelas, dan hanya mengirimkan emoticon dua telapak tangan yang ditangkupkan.(fin)

Kredit

Bagikan