Ahli Pidana : Pencemaran Nama Baik Pada Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Mengacu KUHP

user
samian 23 April 2022, 20:59 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Surabaya - Ahli pidana Profesor Sadjijono yang dihadirkan dalam sidang praperadilan ketiga yang dimohon Wakil Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, menyebutkan bahwa pencemaran nama baik sesuai ketentuan pada pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengacu pada Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).

Dosen Universitas Bhayangkara tersebut menguraikan perihal Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE bahwa penjelasannya ada pada UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dijelaskan bahwa sesuai UU No. 19/2016 tersebut ketentuan pada pasal 27 ayat 3 UU No. 11 tahun 2008 mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam KUHP.

"Artinya, jenisnya dari pasal 27 ayat 3 UU No. 11 tahun 2008 itu terdapat pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP,'" jelasnya

Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI tahun 2008, pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Pasal 310  merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menunjukkan sesuatu hal agar diketahui umum.

"Artinya dalam menafsirkan pasal 27 ayat 3 ini tetap mendasarkan pada pasal pencemaran nama baik pada 310 KUHP," katanya, Jum'at (22/04/2022) kemarin.

Dalam perkembangannya ada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Polri, Menkominfo, dan Kejaksaan Agung menyebutkan bukan merupakan delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas. Hal itu dinilai membatasi terhadap makna umum.

Berkaitan dengan SKB, guru besar ilmu forensik ini berpendapat bahwa SKB merupakan hukum yang tidak bersifat nasional. SKB bersifat teknis dan tidak bisa membuat suatu norma baru. Undang-Undang yang dibuat secara normatif, akan diketahui bagaimana teknis pelaksanaannya, dalam melaksanakan Undang-Undang itu.

"Jika kemudian SKB menganulir suatu norma, didalam konsep dan teori hukumnya, maka hal tersebut sangatlah bertentangan. Tidak bisa digunakan jika peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Lex superior derogat legi inferiori," tandasnya.

Maka jika SKB dipakai untuk menghentikan penyelidikan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, ahli pidana yang juga ahli hukum administrasi itu tidak sependapat.

"Seyognyanya SKB tidak digunakan dasar untuk menghentikan penyelidikan," ucapnya.

Dalam sebuah kasus, ketika pelaku dugaan pencemaran nama baik tidak bisa dijerat dengan UU ITE, kuasa hukum Wakil Bupati Budi Irawanto, Muchammad Sholeh menanyakan kepada ahli pidana. Apakah pelaku dapat dijerat dengan pasal 310 KUHP.

Profesor Sadjijono menerangkan bahwa UU ITE pasal 27 ayat 3 konsepnya mengangkat yang ada di dalam lex generalis yaitu KUHP, yang di lex specialis-kan. Namun, kalau di dalam lex specialis itu tidak masuk, tentunya tetap akan berlaku lex generalisnya dalam hal yang sama.

"Ada asas lex specialis derogat legi generali, yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Tetapi ketika yang khusus tidak dipakai tentunya akan kembali pada yang umum," tegasnya.

Untuk diketahui, sidang perkara gugatan praperadilan nomor :11/ Pid.Pra/2022/PN.Sby diajukan oleh pemohon karena menganggap ada beberapa kejanggalan dalam SP2Lidik yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim atas kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah, kepada Wakilnya Budi Irawanto.

Sidang praperadilan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya.(fin)

Kredit

Bagikan