Pemohon Hadirkan Saksi Ahli Pidana

user
samian 22 April 2022, 19:50 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Surabaya - Sidang praperadilan yang dimohon oleh Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jum'at (22/04/2022).

Hadir dalam sidang tersebut kuasa hukum Wabup Budi Irawanto di pihak pemohon, yaitu Muchammad Sholeh dan tim. Serta kuasa hukum Polda Jatim yakni Kompol Deky Hermansyah beserta tim di pihak termohon.

Agenda sidang ketiga kali ini pemohon menghadirkan saksi ahli pidana dan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pemohon. Dalam keterangan di bawah sumpah, Ahli Sadjijono menjelaskan tentang sesuatu menyangkut kepastian hukum tetapi tidak diatur di dalam obyek praperadilan apakah bisa diajukan praperadilan.

Dijelaskan, pada awalnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 10 yang diurai Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diurai kembali dalam pasal 77 KUHAP. Dimana obyek praperadilan itu menyangkut sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dan sah tidaknya ganti rugi atau rehabilitasi.

"Dari situlah kemudian lahir Keputusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII tahun 2014 yang menambahkan obyek praperadilan, tidak terbatas pada pasal 77 KUHAP dan Pasal 1 angka 10 UU No. 8/1981," katanya.

Hal itu menunjukkan dalam konsep dinamika dan perkembangan hukum lahirnya Keputusan MK tahun 2021 tidaklah serta merta. Tetapi diawali dari keputusan pengadilan yang memiliki kepastian hukum.

"Karena perkembangan dinamika hukum itulah objek praperadilan tidak akan statis dan akan selalu berkembang," jelasnya.

"Artinya Hakim tidak boleh menolak perkara, pengadilan tidak boleh menolak perkara, ketika ada gugatan dari masyarakat maka wajib untuk memeriksa," tegas mantan anggota Polri.

Setelah penjelasan ahli pidana kepada kedua pihak, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan dua orang saksi dari pihak termohon. Yakni saksi Yusti Rubiantika dan saksi Anwar Sholeh.

Kedua saksi pihak pemohon menerangkan ihwal percakapan dalam grup whatsapp Jurnalis dan Informasi dimana terdapat chat dari Bupati Bojonegoro Anna Muawanah yang diduga mencemarkan nama baik Wabup Budi Irawanto dan keluarga.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Muchammad Sholeh meyakini sejak awal bahwa idealnya ketika memang membatasi ruang lingkup pasal 27 ayat 3 adalah harus melalui revisi UU. Bukan dengan SKB.

"Ahlipun menyatakan kalaupun tidakĀ  menjerat dengan UU ITE bukan berarti tidak bisa menggunakan yang umum yaitu KUHP. Kembali pada pasal 310," tandasnya usai sidang.

Hakim Darwanto, hakim tunggal dalam penanganan perkara ini, menutup sidang untuk dilanjutkan Senin 25 April 2022 dengan agenda bukti surat dan saksi pihak termohon.(fin)

Kredit

Bagikan