Sebut PN Tak Wenang Meriksa, Kuasa Hukum Tuding Polda Tidak Memahami Permasalahan

user
samian 21 April 2022, 20:43 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Surabaya - Sidang perkara gugatan praperadilan nomor :11/ Pid.Pra/2022/PN.Sby akhirnya memasuki agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Sebelumnya pada sidang kedua (20/04/2022) kemarin termohon belum menyiapkan jawaban.

Pihak termohon dalam perkara ini adalah Polda Jatim. Dalam sidang lanjutan Kamis (21/04/2022) Polda Jatim menganggap Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tidak berwenang memeriksa permohonan penggugat. Dengan alasan penghentian penyelidikan tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Untuk kepastian hukum penyelidikan perkara ini dihentikan karena bukan merupakan peristiwa pidana," kata kuasa hukum termohon, Kompol Dekry Hermansyah.

Menanggapi hal itu kuasa hukum Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro di pihak pemohon, Mucahammad Sholeh menganggap Polda Jatim tidak memahami permasalahan. Karena masih banyak perkara yang tidak diatur oleh KUHAP, salah satunya mengenai penetapan tersangka.

Sedangkan didalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 berbunyi "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

"Saya rasa Polda Jatim tidak memahami permasalahan," ucapnya, Kamis (21/4/2022).

Sholeh menandaskan, justru jika permohonan tergugat dikabulkan, akan memunculkan hukum baru di dunia praperadilan. Sebab penghentian penyelidikan itu telah diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana, dan Surat Edaran (SE) Kapolri tahun 2017.

"Kalau memang permohonan kita dianggap bertentangan dengan KUHAP, berarti SE Kapolri 2017 dan Perkap No 6 tahun 2019 juga bertentangan dengan KUHAP karena keduanya juga mengatur penghentian penyelidikan yang tidak ada di KUHAP," tandasnya.

Pemohon menganggap ada beberapa kejanggalan dalam SP2Lidik yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim atas kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah, kepada kliennya.

Pria yang karib disapa Cak Sholeh ini mengungkapkan bahwa SP2Lidik menyatakan perkara yang diadukan kliennya bukan merupakan tindak pidana. Namun anehnya termohon memaparkan keterangan ahli ITE.

"Seharusnya termohon menyampaikan keterangan ahli pidana, bukan ahli ITE," pungkasnya.(fin)

Kredit

Bagikan