Aliansi BEM Bojonegoro Lakukan Aksi Tuntut Kebijakan Pemerintah Tidak Pro Rakyat

user
samian 20 April 2022, 19:00 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan aksi turun ke jalan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (20/04/2022).

Dalam aksinya sejumlah tuntutan diusung mereka terkait kebijakan pemerintah baik lokal maupun nasional yang dinilai tidak pro rakyat.

Dalam orasinya, Koordinator Aliansi BEM Bojonegoro, M. Rifka Syahrizal menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain menolak masa perpanjangan masa jabatan presiden dan amandemen UUD 1945, menuntut pemerintah mencabut kebijakan kenaikan PPN dan BBM, serta menuntut agar pemerintah pusat mencabut UU IKN.

"Kami juga menolak kenaikan harga kebutuhan pokok, mulai dari minyak goreng, gas elpiji dan lainnya," katanya.

Sementara isu lokal yang dikemukakan adalah menuntut ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengawal perihal regulasi kejelasan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan rencana perpindahan pedagang di Pasar Kota Bojonegoro.

"DPRD harus bisa membuatkan PKL suatu tempat yang nyaman untuk berdagang. Selain itu, para pedagang juga resah dengan wacana pemerintah memindahkan pedagang ke pasar wisata," ungkap Presiden BEM Unugiri Bojonegoro.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memindahkan pedagang pasar kota ke pasar wisata ini, menurut para pengunjuk rasa, tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Tetapi hanya untuk melancarkan bisnis oligarki.

"Kita adalah korban oligarki, jadi jangan diam, lawan!," teriak peserta aksi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar mengaku, dalam melakukan pekerjaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk para pedagang pasar, pihaknya akan menampung aspirasi dari para pedagang.

"Dan akan memberikan fasilitas yang layak," ujarnya.

Tanggapan dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu ternyata belum membuat para mahasiwa puas. Menurut Syahrizal, hal itu disebabkan karena anggota dewan dinilai sudah terlalu sering tidak sesuai antara tindakan dengan ucapan.

"Kami kurang puas dengan jawaban ketua DPRD, karena sudah terlalu sering membual. Kami akan terus mengawal. Dalam waktu 3x24 jam jika tidak ada jawaban dari DPRD akan kembali menggelar aksi," pungkasnya.

Sebelum membubarkan diri secara tertib, para pendemo meminta kepada Abdullah Umar agar mendukung aksi Aliansi Mahasiswa Bojonegoro tersebut dengan menandatangani surat pernyataan. Aksi dari para mahasiswa tersebut dikawal oleh pihak Kepolisian.(fin)

Kredit

Bagikan