PMII Bojonegoro Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM dan Kebutuhan Pokok

user
nugroho 18 April 2022, 20:58 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (18/4/2022). Mereka membawa lima tuntutan, diantaranya menolak pelarangan pembelian BBM menggunakan jeriken yang menyusahkan rakyat kecil.

Ketua Umum PC PMII Bojonegoro Herri Siswanto mengatakan, kedatangan PMII ke DPRD Bojonegoro untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang mengeluh terhadap beberapa kebijakan pemerintah.

"Kami membawa lima tuntutan yang nantinya harus dikawal DPRD Bojonegoro hingga ke pemerintah pusat," katanya, Senin (18/4/2022).

Dia mengatakan, lima tuntutan itu diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga bahan pokok, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan menolak pelarangan pembelian BBM menggunakan jeriken yang menyusahkan rakyat kecil. Selain itu, PMII mendesak DPRD Bojonegoro untuk mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke DPR RI.

Apalagi, saat ini, Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) melarang seluruh SPBU melayani  pembelian pertalite dengan jeriken. Tentu, lanjut dia, pelarangan ini sangat menyulitkan dan mengganggu masyarakat terutama yang ada di pedesaan.

"Banyak yang terdampak dengan pelarangan pembelian pertalite dengan jeriken. Misalnya seperti petani, anak sekolah hingga para pekerja yang rumahnya di daerah pelosok," katanya.

Hal tersebut, mengacu kepada Kepmen ESDM No. 37/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dimana ada perubahan status Pertalite menjadi bahan bakar penugasan. Aturan pelarangan untuk melayani pembelian JBKP Pertalite dengan jeriken ini disebut telah sesuai juga dengan Surat Edaran (SE) Menteri ESDM No. 13/2017 mengenai Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui Penyalur.

"Maka, kami meminta DPRD Bojonegoro mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke DPR RI. Jika tidak ditindaklanjuti kami akan membawa masa lebih banyak lagi," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengatakan, menerima aspirasi dari mahasiswa dan akan terus mengawal hingga kebijakan ini diubah. Namun, peraturan daerah tidak dapat menabrak peraturan pusat.

"Sehingga, hal tersebut juga harus diperhatikan dan mari mengawal bersama-sama aspirasi masyarakat ini," katanya.

Dia mengatakan, DPRD Bojonegoro telah melakukan langkah kongkrit sesuai dengan tugas dan kewenangan anggota dewan. Karena DPRD Bojonegoro telah berkirim surat kepada DPR RI.

“Juga kepada komisi B yang membidangi perdagangan,” kata Umar.(jk)

Kredit

Bagikan