Aktivis IMM Bojonegoro Demo Tuntut Normalisasi Harga Bahan Pokok

user
nugroho 11 April 2022, 18:32 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Para aktivis yang tergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bojonegoro, Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Adipura Bojonegoro, Senin (11/4/2022). Mereka membawa tiga tuntutan diantaranya normalisasi harga kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar minyak.

Ketua Cabang IMM Kabupaten Bojonegoro Arif Rahman Hakim mengatakan, ada tiga tuntutan yang disampaikan diantaranya menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode, menolak pencabutan subsidi pupuk, dan menormalisasi harga kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

"Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen bukan langkah yang tepat mengingat kondisi ini diiringi dengan kenaikan sejumlah bahan pokok," katanya.

Kenaikan ini akan berpengaruh pada barang konsumsi masyarakat kelas menengah. Terkait terjangkaunya harga bahan pokok, lanjut dia meminta agar pemberian stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan untuk bahan pangan diterapkan secara merata dan tepat sasaran.

"Selain itu, kenaikan harga CPO yang meningkat 40 persen dari tahun sebelumnya juga menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng. Hal tersebut membuat para produsen lebih memilih memasarkan produknya ke luar negeri," katanya.

Dia mengatakan, tuntutan selanjutnya mengenai kenaikan harga BBM yang memberatkan masyarakat yang menjadi korban kenaikan harga BBM Pertalite. Karena itu,  pemerintah perlu segera menormalisasi harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya.

Mahasiswa juga menyoroti wacana akan adanya pencabutan subsidi pupuk jenis organik SP-36, dan ZA. Ini dapat merugikan petani.

"Hal ini terjadi akibat imbas dari pengurangan nilai subsidi dari pemerintah pusat yang mana mengalami penurunan 13% dari tahun sebelumnya dari Rp 29,1 trilliun (2021) menjadi Ro 25,3 triliun di tahun 2022," katanya.

Regulasi tersebut berdampak pada biaya produksi akan naik di kalangan petani. Hal ini dikarenakan mahalnya harga pupuk non subsidi dan pasti akan berimbas dengan harga bahan pokok.

"Dari sini, tak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk mengelak dari problem-problem sturktural yang kian semena-mena dan menindas seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, kami membawa tiga tuntutan itu," katanya.(jk)

Kredit

Bagikan