Anggap Penghentian Aduan Tidak Sah, Wabup Bojonegoro Gugat Polda Jatim

user
samian 06 April 2022, 16:19 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Jawa Timur, Budi Irawanto mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Pasalnya, penghentian penyelidikan atas aduan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Bupati Bojonegoro Ana Mu'awanah terhadap dia oleh Polda dianggap tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Wabup Budi Irawanto melalui kuasa hukum, Muhammad Sholeh mengatakan, objek yang digugat dalam praperadilan ini adalah Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/5/II/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Krimininal Khusus Polda Jatim tertanggal 2 Pebruari 2022.

"Gugatan sudah kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan No Perkara: 11/Pid.Pra/2022/PN.Sby," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (06/04/2022).

Dijelaskan, permasalahan a quo (yang sedang diperselisihkan) muncul dari chat groups Whatsapp "Jurnalis dan Informasi" yang beranggotakan sekira 200 anggota termasuk Wabup Budi Irawanto dan Bupati Bojonegoro Ana Mu'awanah. Dimana pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2021 Bupati Anna mengirimkan chat ke group tersebut.

Chat dari Bupati dikatakan sangat menyinggung perasaan Wabup Budi Irawanto selaku pemohon dan keluarga besar pemohon. Sebab hal itu dibaca oleh ratusan anggota group, apalagi sampai masuk pemberitaan berbagai media online.

"Tulisan Bupati Bojonegoro Ana Mu'awanah menurut pemohon sudah termasuk pencemaran nama baik pemohon sebagaimana di atur di dalam Pasal 310 KUHP," jelas Muhammad Sholeh.

Dalam perkara a quo, kata Sholeh, pemohon sudah diperiksa oleh Polda Jatim. Selain itu Polda Jatim juga sudah memeriksa banyak saksi yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh pemohon, antara lain saksi Anwar Sholeh, saksi Yusti, saksi Sasmito, saksi Bima Rahmat, saksi Samudi dan admin groups yaitu saksi Dani. Termohon juga sudah memeriksa Ahli Pidana, Ahli Bahasa dan Ahli ITE.

"Anehnya pada tanggal 2 Februari 2022 penyelidikan dihentikan dengan alasan perkara a quo bukan merupakan peristiwa pidana," ujarnya.

Sholeh menambahkan, meskipun objek Perkara a quo bukan SP3 sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 huruf b dan Pasal 77 huruf a UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP,  tetapi penghentian penyelidikan a quo di atur di dalam Surat Edaran Kapolri No. 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur tentang Penghentian Penyelidikan.

"Sehingga menurut pemohon, demi kepastian hukum bagi pemohon yang melaporkan dugaan tindak pidana, lembaga praperadilan harus juga bisa mengoreksi sah dan tidaknya penghentian penyeledikan," tambahnya.

Berdasarkan 12 kejanggalan terbitnya objek perkara, pemohon berkeyakinan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/5/II/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Krimininal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur tertanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh termohon bertentangan dengan Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

"Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981, dengan demikian hakim praperadilan harus menyatakan objek sengketa yang diterbitkan termohon tidak sah dan tidak berdasar hukum," tegasnya.(fin)

Berikut 12 Kejanggalan Terbitnya Objek Perkara menurut Kuasa Hukum Wabup Budi Irawanto sebagai berikut :

1. Bahwa, termohon tidak memahami fungsi penyelidikan, jika memang aduan pemohon bukan peristiwa pidana, termohon tidak perlu memeriksa saksi-saksi, tidak perlu memeriksa Ahli ITE, Ahli Pidana, sejak awal termohon langsung tidak menindaklanjuti aduan pemohon. Bukankah selama jika ada laporan warga datang ke SPKT, jika laporannya bukan peristiwa pidana langsung ditolak oleh termohon. Kenapa dalam kasus pemohon, termohon membuat perlakuan yang berbeda? Kenapa memeriksa banyak saksi, kenapa memeriksa Ahli? Bukankah sangat mudah menentukan sebuah peristiwa pidana atau bukan?

Pasal 310 KUHP

(1)Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2)Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3)Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

2. Bahwa, Pasal 310 KUHP, bukankah sudah jelas jika tindakan yang dilakukan bupati Bojonegoro terhada pemohon masuk sebagai kualifikasi pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 KUHP, dan pembuktian Pelanggaran ini sangat mudah, berbeda dengan kasus dugaan mall praktek yang dilakukan oleh seorang dokter, butuh banyak ahli untuk mengungkap apakah itu termasuk kasus pidana atau kesalahan administrasi.

3. Bahwa, jika dilihat dari pengertian di atas, pemohon jelas posisinya adalah sebagai saksi korban dalam perkara a quo, pemohon juga sudah menghadirkan banyak saksi yang mengetahui persitiwa pidana yang diadukan oleh pemohon, dan pemohon juga sudah memberikan alat bukti surat isi percakapan chat WA Groups yang diduga mencemarkan nama baik pemohon kepada termohon. Maka jika mengacu pada Pada Pasal 184 KUHAP minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi yaitu keterangan saksi dan bukti surat. Bukankah sudah terang benderang perbuatan yang dilakukan oleh bupati Bojonegoro ANA MAUAWAH adalah delik pidana Pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 KUHP.

4. Bahwa, objek sengketa menyatakan; perkara yang diadukan oleh pemohon bukan merupakan peristiwa pidana, tapi anehnya di dalam objek sengketa termohon dalam objek sengketa memaparkan keterangan Ahli ITE Kementrian KOMINFO RI yaitu Prof. HENRI SUBIAKTO yang menyatakan: bahwa grup whatsapp "Jurnalis dan Informasi" dikualifikasikan sebagai grup tertutup atau closed group.

5. Bahwa, seharusnya jika peristiwa yang diadukan oleh pemohon bukan peristiwa pidana, maka termohon menyampaikan keterangan Ahli Pidana bukan Ahli ITE?

6. Bahwa, PEMOHON bisa menyadari jika aduan PEMNOHON tidak bisa ditindalanjuti dengan UU ITE, dikarenakan ada Surat Keputusan Bersama Menkoinfo, Jaksa Agung, Kapolri  No.229 tahun 2021, No 154 tahun 2021, dan No KB/2/V/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU ITE yakni huruf K. Namun, ketika suatu perbuatan tidak bisa dikenakan dengan UU ITE, bukan berarti perkara a quo bukan peristiwa pidana.

7. Bahwa, termohon tidak pernah menjelaskan sebelum dikeluarkannya objek sengketa tentang aduan pemohon yang merupakan bukan peristiwa pidana, termohon juga tidak menjelaskan hal itu berdasarkan keterangan dari Ahli Pidana yang diperiksa oleh termohon.

8. Bahwa, termohon tidak pernah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membuktikan bahwa aduan pemohon adalah benar-benar persitiwa pidana, misalnya hak pemohon menghadirkan Ahli Pidana untuk menguatkan tuduhan dari pemohon hal ini jelas melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

9. Bahwa, gelar perkara yang dilakukan oleh termohon tanpa menghadirkan pemohon, sehingga gelar perkara a quo tidak objektif, sebab tidak mendengar dari sisi pemohon sebagai pembuat aduan.

10. Bahwa, tindakan termohon yang menghentikan aduan dari pemohon sungguh merugikan pemohon, sebab pemohon yang menjabat sebagai Wakil Bupati Bojonegoro sudah berkonsultasi dengan ahli pidana yang mengatakan chat bupati Bojonegoro Ana Muawanah yang dikirim dalam groups JURNALIS dan INFORMASI adalah delik pencemaran nama baik sabagaimana di atur dalam Pasal 310 KUHP.

11. Bahwa, Pasal 3 angka 3 Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan: Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk: menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi; melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

12. Bahwa, tindakan termohon yang tidak memberikan kesempatan pada pemohon untuk menghadirkan ahli untuk menguatkan aduan pemohon adalah tindakan termohon yang tidak optimal di dalam melayani pemohon sebagai warga masyarakat dalam membuat aduan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Bupati Bojonegoro Ana Mu'awanah. Hal ini menunjukkan termohon tidak punya kekuatan dalam menegakkan keberanian di mata Bupati Bojonegoro.

Kredit

Bagikan