5 Agenda Musyawarah Ulama PWNU Jatim

user
teguh 30 Maret 2022, 09:37 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban - Rapat pleno Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding,  Tuban, Rabu (30/2022), mengagendakan lima pokok pembahasan.

Hal itu terdiri dari (1) Komisi Pendidikan, Pengkaderan dan Sumber Daya Manusia, (2) Komisi Ekonomi, (3) Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan, (4) Komisi Media dan Literasi Dakwah, dan (5) Forum Musyawarah Alim Ulama.

Dijadwalkan hadir dalam perhelatan bernuansa religi tersebut, Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa di samping jajaran Forkopimda Jatim seperti Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, dan sejumlah pimpinan dan tokoh masyarakat.

Mereka disambut sahibul bait KH Abdul Matin Jawahir (Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung), Rais Syuriah PWNU KH M Anwar Manshur, Ketua PWNU KH Marzuki Mustamar, dan sejumlah kiai jajaran PWNU Jawa Timur.

"InsyaAllah Kiai Agoes Ali Masyhuri memberikan taujihat sebagai arahan ulama kepada peserta Rapat Pleno. Demikian pula kehadiran Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar akan memberi semangat tersendiri bagi kami," tutur Ketua Panitia H Nasruddin Ali.

Salah seorang pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Huda Tuban itu  mengingatkan, NU sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia memiliki faham moderat, sekaligus penyangga utama bangunan nation state building kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan terkesan lebih dimobilisasi untuk kepentingan politik sesaat.

"Ideologi Aswaja yang moderat dan menjadi ruh ideologi NU serta menjadi ciri khas Islam Nusantara kurang mendapat apresiasi dari pemerintah," papar Nasrudin Ali.

Demikian pula sistem ekonomi pro-pasar (neo-kapitalisme) yang dianut oleh pemerintah Indonesia, lebih banyak memberi manfaat kepada para penguasa modal sekaligus melemahkan daya saing kelompok masyarakat kecil.

"Inilah persoalan yang menjadi kegelisahan para pimpinan di jajaran PWNU Jatim," tutur Nasruddin yang kala itu didampingi M Amin Mujib, Wakil Bendahara PWNU Jatim.

Masalah perkembangan teknologi informasi, tambah Nasruddin, yang tidak disertai alat kontrol yang memadahi dari pemerintah, menyebabkan dekadensi dan kerusakan moral generasi muda Indonesia.

"Kurangnya perhatian pemerintah terhadap adaptasi perubahan iklim, dan pemanasan global membayakan bagi eksistensi dan kelangsungan hidup ekosistem, lingkungan, serta masyarakat kelas bawah," tegasnya.

Dalam siaran pers yang diterima Suarabanyuutip.com, Wakil Bendahara PWNU Jatim itu menyatakan, tidak meratanya dana dan akses pendidikan kepada daerah-daerah terpencil menyebabkan pemerataan pendidikan tidak dapat diakses oleh rakyat kecil. Masalah-masalah keumatan dan kemasyarakatan inilah, akan menjadi bahasan yang telah dibagi dalam komisi-komisi Rapat Pleno.

Menjelang satu abad keberadaannya, berdirinya 31 Januari 1926, NU terus berikhtiar menuju terwujudnya Jam’iyyah dinniyah ijtimaiyyah Ahlussunnah wa al-Jama’ah. Organisasi yang mashlahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis, dan mandiri.

"Kami terus melakukan upaya-upaya dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan menuju organisasi yang mandiri. Melakukan usaha-usaha bagi penguatan kapasitas individu para pengurus maupun organ struktural di bawahnya dalam upaya mewujudkan individu yang trampil dan siap melayani umat," tutur Sekretaris Panitia KH Syamsuddin.

Selain itu, menurut Ra Uud, sapaan akrab Wakil Sekretaris PWNU Jatim, pihaknya berusaha meningkatkan berbagai upaya terstruktur, dan terencana dalam upaya penguatan terhadap faham Ahlussunnah Wal-Jama’ah secara masif. Memberdayakan berbagai aset yang dimiliki oleh NU bagi kemandirian organisasi maupun untuk kemaslahatan nahdliyin.

Pada kesempatan sebelumnya,  Koordinator Bidang Ekonomi PWNU Jatim, Ir H Mathorrurozaq Ismail, menjelaskan, pihaknya  mendorong kemandirian lembaga-lembaga pendidikan milik NU, dan pesantren dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bermutu dan berdaya saing tinggi, serta berakhlaqul karimah.

"PWNU Jatim mendorong kemandirian warga NU baik secara ekonomi, social, politik, budaya, dan pendidikan," tuturnya. (tbu)

Kredit

Bagikan