Pemdes Kalirejo Bakal Gugat Status SHP Yayasan Suyitno

user
samian 29 Maret 2022, 08:45 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Pemerintah Desa (Pemdes) Kalirejo, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur bakal menggugat status Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Yayasan Suyitno. Pasalnya dasar penerbitan SHP tersebut dinilai cacat hukum. Langkah itu bakal ditempuh jika BPN Bojonegoro tidak ada itikad membatalkan hak atas tanah yang dipakai Yayasan Suyitno.

Pemdes Kalirejo melalui Tenaga Ahli dari Aviciena Law Firm, Fauzin mengatakan, telah melakukan kajian perihal terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 02 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro. Menurut Fauzin, pihaknya melakukan kajian melalui surat resmi yang diterbitkan oleh BPN dimana disebutkan beberapa dokumen pada saat pengajuan.

"Di dalam dokumen itu ada surat pelepasan hak, lalu ada surat rembug desa. Yang sebetulnya surat - surat itu justru bukan yang utama yang dibutuhkan untuk bisa terbitnya SHP. Sehingga dari situ kami menganggap serfifikat terbitan pertama itu jelas cacat hukum," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (28/03/2022) malam.

Fauzin melanjutkan, ada lagi SHP terbitan yang kedua nomor 03 atas nama Yayasan Suyitno lagi. Dan diantara dasar penerbitan sertifikat yang kedua tercatat sertifikat nomor 02 serta surat pernyataan tidak ada sengketa. Menurut Fauzin, jika sertifikat terbitan kedua didasarkan pada sertifikat pertama maka sertifikat terbitan kedua juga berarti jelas cacat hukum. Sebab sertifikat pertama cacat hukum.

Kemudian, surat pernyataan tidak ada sengketa itu dikatakan oleh Fauzin juga tidak sesuai dengan fakta. Karena pihaknya mengaku menemukan berkas-berkas bahwa dari sebelum terbitnya sertifikat yang kedua ada bukti surat yang menunjukkan ada sengketa.

"Jadi lagi-lagi SHP yang kedua ini seharusnya juga cacat hukum. SHP yang pertama sudah jelas cacat hukum, begitu pula SHP yang kedua juga cacat hukum. Semoga BPN sebagai lembaga yang berwenang kami harap secara otomatis mau mengkaji kembali," ujarnya.

Menurut pria yang juga Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura ini, tidak masalah jika BPN membatalkan hak atas tanah meskipun tanpa ada permohonan. Karena BPN diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan boleh melakukan pembatalan hak atas tanah apabila diketahui ada cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat.

"Harapan kami supaya persoalan ini tidak berlarut-larut, agar Pemdes Kalirejo dan Yayasan Suyitno juga damai. Kalau mau ini reda, BPN seharusnya ambil inisiatif saja batalkan itu karena memang ada cacat administrasi," harapnya.

Namun, jika BPN dalam beberapa hari kedepan tidak bersedia melakukan inisiatif pembatalan hak atas tanah, Fauzin menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum sebagaimana hak yang diberikan oleh Undang-Undang ketika ada pihak yang dirugikan, termasuk oleh Yayasan Suyitno. Bahkan BPN sebagai pihak yang turut serta bertanggung jawab.

"Ya kami akan lakukan gugatan ke Pengadilan, itu pasti. Serta upaya lain yang bisa kami tempuh," tegasnya.

Dalam berita sebelumnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro menyebutkan, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Yayasan Suyitno sudah sesuai regulasi. Selain itu, status Tanah Negara pada sertifikat hak pakai 02 atas nama Yayasan Suyitno sudah berdasarkan pelepasan hak Tanah Kas Desa (TKD) Kalirejo.

Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Bojonegoro, Agus Susanto menuturkan, ihwal terbitnya sertifikat hak pakai 02 atas nama Yayasan Suyitno terbitan tahun 1996. Sebelum dimohon oleh Yayasan Suyitno, pihak Pemdes Kalirejo telah melepaskan hak atas tanah TKD Kalirejo.

"Status Tanah Negara disitu dasarnya adalah surat pernyataan pelepasan hak TKD Kalirejo yang dikeluarkan oleh Pemdes Kalirejo," tutur Agus Susanto kepada SuaraBanyuurip.com, Kamis (24/03/2022).(fin)

Kredit

Bagikan