KASN ke Tuban Investigasi Indikasi Pelanggaran Mutasi

user
teguh 28 Maret 2022, 23:48 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah turun ke Kabupaten Tuban, Jatim untuk memeriksa terjadinya indikasi pelanggaran hukum, dalam mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Tuban. Kedatangan tim investigasi dari lembaga pemerintah yang membidangi problema ASN itu, setelah menerima laporan dari Komisi I DPRD setempat.

Tim investigasi terdiri tiga orang dari Jakarta tersebut, menjalankan tugas selama empat hari sejak tanggal 22 Maret 2022. Mereka terdiri dari Auditor KASN, Okdiani Darunifah, sebagai Ketua Tim, Asisten Komisioner KASN yang juga Pengendali Mutu, Sumardi, dan Auditor Kepegawaian KASN, Musa MK Mambraw, sebagai Anggota Tim.

Selama di Bumi Ranggalawe mereka melakukan klarifikasi, pendalaman, dan penelusuran dokumen dugaan pelanggaran pelaksanaan mutasi pada tanggal 8 Januari 2022 atas pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Tuban. Mutasi kali pertama dalam pemerintahan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky tersebut, sebagai pelaksanaan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru.

“Kami dari Komisi I sebagai pelapor juga dipanggil, dan dimintai keterangan oleh tim KASN,” kata Ketua Komisi I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, saat dikonfirmasi SuaraBanyuurip,com, Senin (28/3/2022) malam.

Roni, demikian politisi dari PKB Tuban ini akrab disapa, menambahkan, pihaknya memberi apresiasi terhadap KASN yang telah menerjunkan tim di Tuban.  Hal itu sebagai bukti dari respon setelah menerima laporan dari perwakilan DPRD Tuban.

“Kami berharap transparansi dari KASN setelah tim investigasinya turun di Tuban,” tegas mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Tuban tersebut.

Selain itu, tokoh masyarakat dari Desa Beji, Kecamatan Jenu, Tuban ini mengharapkan, KASN menyampaikan fakta hukum bahwa apa yang dilakukan Pemkab Tuban terkait penurunan eselon dan nonjob terhadap pejabat kuat terindikasi cacat hukum. Jika tim investigasi yang telah bekerja di Tuban menemukan pelanggaran terhadap regulasi, segera dikembalikan eselon sesuai jabatan semula.

“Kami transparan dan mempertanggungjawabkan masalah ini kepada publik, tak ada salahnya jika menuntut transparansi terhadap KASN,” tegas politisi muda dari desa terdekat dengan lokasi Kilang Grass Root Refinery Tuban itu.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang dikonfirmasi melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Tuban, Arif Handoyo, tak memberi tanggapan. Upaya klarifukasi terhadap kedatangan tim dari KASN melalui telepon genggam, maupun lewat saluran WhatsApp pribadinya pada pukul 20.38 WIB hingga berita ini diunggah tak mendapatkan respon.

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPRD Tuban menilai mutasi dan rotasi 530 pejabat Pemkab Tuban yang dihelat di Pendapa Krido Manunggal Tuban pada Sabtu (8/1/2022) malam, sebagai bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Selain itu ditengarai terjadi pencopotan dan penurunan eselon terhadap pejabat tanpa alasan yang jelas. Proses pencopotan secara paksa tanpa argumentasi yang jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. (tbu)

Kredit

Bagikan