Kejari Bojonegoro Gelar Mediasi Perkara Pencurian HP

user
samian 23 Maret 2022, 19:10 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar mediasi antara pihak korban dan pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian Hand Phone (HP) di ruang ekpos kantor setempat, Selasa (23/03/2022).

Dalam mediasi, korban memberikan maaf kepada pelaku, sehingga menjadi salah satu syarat bersama persyaratan lainnya untuk bisa mendapatkan program Restorative Justice (Pemulihan kondisi seperti semula).

Kegiatan mediasi tersebut menghadirkan Ngali (67), warga Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu di pihak korban dengan Saniman (33), warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, di pihak pelaku yang telah berstatus sebagai tersangka.

Selain itu Kejari juga mengundang keluarga kedua belah pihak, dan Kepala Desa Sugihwaras. Bertindak sebagai moderator, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Bojonegoro, Arfan Halim, didampingi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nuraeni, serta penyidik dari pihak Kepolisian.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro, Badrut Tamam mengungkapkan, bahwa mediasi yang dipimpin oleh Kasi Pidum Arfan Halim menghasilkan perdamaian di kedua belah pihak. Dimana hampir tidak ada persyaratan yang dituntut oleh korban. Korban telah lapang dada memaafkan pelaku, yang mengaku karena terdesak oleh kesempitan ekonomi sehingga terpaksa melakukan tindak pidana.

"Pelaku terdesak secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya yang berada di pesantren luar kota," kata Kajari Badrut Tamam, kepada SuaraBanyuurip.com usai mediasi.

Berdasarkan dari hasil mediasi tersebut, kata Badrut Tamam, Kejari Bojonegoro selanjutnya akan mengajukan Restorative Justice (RJ) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui tahapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Guna mendapatkan persetujuan dan diberikan keputusan untuk melakukan ekspose RJ.

Dijelaskan, terdapat sejumlah persyaratan untuk mendapatkan RJ. Sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Dimana syarat orang berhak mendapat Restorative Justice antara lain pelaku belum pernah melakukan tindak pidana. Selain itu ancaman pidananya di bawah 5 tahun, dan nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp2,5 juta. Serta adanya perdamaian antara korban dan pelaku yang saling memaafkan.

Rencana kedepan sesui petunjuk pimpinan, Kejaksaan akan memperlebar jangkauan RJ dengan mewujudkan Rumah Restorative Justice yang ada di desa-desa di Bojonegoro. Tujuannya adalah terciptanya hidup damai dan rukun yang betul betul dapat dirasakan di desa, dengan melibatkan Kepala Desa, tokoh agama, tokoh budaya, dan tokoh berpengaruh setempat.

"Damai itu indah," tandas Kajari Badrut Tamam.(fin)

Kredit

Bagikan