Sidang Dugaan Korupsi BOP Covid-19 TPQ, JPU Bantah Keterangan Saksi A De Charge

user
samian 23 Maret 2022, 16:32 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Oprasional Pendidikan (BOP) untuk penanggulangan COVID-19 Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran (TA) 2020 dengan terdakwa atas nama Shodikin, kembali digelar, Selasa (22/03/2022) kemarin.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH. MH. yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dibuka sekitar pukul 13.30 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi A De Charge atau saksi meringankan yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum terdakwa Shodikin yakni saksi Cipto (Kepala TPQ Kecamatan Malo), M. Chosbaliyah (Kortan Kecamatab Kapas) dan saksi Fathur Rohman (Kepala TPQ Kecamatan Kapas).

Ketiga saksi a de charge yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa Shodikin didepan sidang pada intinya memberikan keterangan yang hampir sama. Yakni para saksi mengaku dipaksa dan diarahkan oleh Jaksa pada saat membuat dan menandatangani surat pernyataan yang drafnya telah dipersiapkan oleh Jaksa dengan isi bahwa dalam pemberian bantuan dana BOP TPQ/TPA di masa COVID- 19 ada potongan sebesar Rp1 juta di masing-masing lembaga penerima bantuan.

Pada saat pemeriksaan terhadap saksi Fathor Rohman, Jaksa Penuntut (JPU) Tarjono diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk bertanya kepada Saksi, ia meminta izin kepada majelis untuk menunjukkan baik kepada majelis hakim maupun saksi Fathor Rohman surat pernyataan sebanyak 52 surat, yakni surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh para ketua TPQ se Kecamatan Kapas.

Sebanyak 52 surat pernyataan yang ditunjukkan oleh JPU Tarjono isinya bervariatif. Tidak semua 52 surat pernyataan itu menyatakan ada pemotongan sebagaimana surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangi oleh Ketua TPQ Sahlul Huda Desa Bakalan, Kecamatan Kapas. Dimana intinya ia menerangkan dalam pemberian bantuan BOP tidak ada pemotongan dikarenakan ia selaku ketua TPQ melakukan pembelian alat-alat prokes secara mandiri.

Begitu pula surat pernyataan yang dibuat dan ditandangani oleh Ketua TPQ Al Ikhsan Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas yang juga menerangkan tidak ada potongan  karena yang bersangkutan tidak mengambil atau mencairkan dana BOP tersebut.

Dengan mendasar pada 52 surat pernyataan itu, JPU selanjutnya menyampaikan dihadapan majelis hakim dan saksi Fathor Rohman bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi adalah tidak benar apabila surat pernyataan yang dibuat oleh para saksi khususnya saksi para ketua TPQ se Kecamatan Kapas dibuat dengan cara ditekan dan atau dipaksa oleh penyidik.

"Surat pernyataan ini jelas dibuat berdasarkan fakta dan kesadaran para saksi saat itu," tegasnya.

Majelis Hakim menutup persidangan untuk ditunda pada hari Kamis, 24 Maret 2022 dengan agenda pemeriksaan ahli a de charge.

Sementara itu Kajari Bojonegoro Badrut Tamam saat dikonfirmasi terkait keterangan dari saksi-saksi a de charge dalam persidangan perkara BOP hari Selasa, 22 Maret 2022 dengan tegas menyatakan, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi a de charde yang intinya mengatakan adanya intimidasi/penekanan/paksaan dan diarahkan oleh penyidik saat membuat surat pernyataan terkait adanya dugaan pemotongan dalam pemberian bantuan BOP adalah tidak sesuai fakta dan terkesan mengada-ngada.

"Karena JPU kami telah membeberkan surat pernyataan yang dibuat oleh para ketua lembaga TPQ khusunya se Kecamatan Kapas yang mana tidak semuanya berisikan adanya pemotongan. Maka sudah jelas  keterangan para saksi a de charge adalah tidak sesuai fakta dan mengada-ada," ujar Kajari yang akrab disapa BT, Rabu (23/03/2022).

BT menambahkan bahwa surat-surat pernyataan itu dibuat dan diperoleh secara sah menurut perundang-undangan dan berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah, yakni alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP.

"Sehingga keterangan para saksi a de charge dalam persidangan kemarin jelas terbantahkan," tandasnya.

Terpisah, PH Terdakwa Shodikin, Pinto Utomo SH, MH dan Johanes Dipa Widjaja SH., S. Psi., M.H., C.L.A saat dikonfirmasi terkait para saksi disuruh membuat pernyataan, pihaknya mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut bertentangan dengan hukum acara yang sudah diatur di dalam Pasal 75 KUHAP.

"Apa urgensinya, penyidik menyuruh saksi membuat pernyataan. Kenapa gak langsung diperiksa saja. Apakah ini diperbolehkan menurut KUHAP.  Penyidik memang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kewenangan tersebut harus berdasarkan KUHAP," tutur Johanes Dipa.

"Penyidik memang punya kewenangan, tapi harus terukur dan mendasar. Jadi pemeriksaan di Kecamatan ataupun Kantor Kejaksaan itu tidak sah," pungkasnya.(fin)

Kredit

Bagikan