LSM PKPAN Usul Perhutanan Sosial Dikelola Masyarakat

user
nugroho 11 Maret 2022, 19:51 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemberdayaan kinerja peduli aset negara (PKPAN) mengajukan perhutanan sosial untuk bisa dikelola masyarakat. Sekitar 6.000 hektare yang diusulkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dikelola kelompok tani sekitar hutan.

Sekretaris Umum LSM PKPAN Alham M. Ubey mengatakan, lahan hutan yang diusulkan ke KLHK merupakan lahan gundul atau tidak dipakai Perhutani. Nantinya, lahan yang diusulkan itu akan dikelola kelompok tani (poktan) sekitar hutan.

"Ada 13 poktan atau 2.000 kepala keluarga (KK) sekitar hutan yang akan mengelola lahan kosong itu," katanya, Jumat (11/3/2022).

Dia mengatakan, lahan yang diusulkan ke KLHK merupakan lahan yang gundul tidak dikelola oleh perhutani. Akhirnya, lanjut dia, diajukan untuk dikelola masyarakat di sekitar hutan.

Alham melanjutkan, ada sekitar 6.000 hektare lahan hutan kosong yang diajukan ke KLHK untuk menjadi perhutanan sosial. Luasan hutan itu terbagi di tiga kecamatan meliputi Kecamatan Gondang, Bubulan, dan Sekar.

"Ya lahan kosong itu diusulkan untuk mendapatkan legalitas agar bisa dikelola masyarakat dengan baik. Usulan ini disampaikan saat dosialisasi perhutanan sosial dengan Tim Pokja Percepatan Perhutnan Sosial Kementrian LHK RI Kamis kemarin," kata mantan wartawan televisi nasional itu.

Nantinya, lanjut dia, satu kelompok tani akan mengelola sekitar 200 hektare lahan hutan untuk dimanfaatkan. Yakni baik dikelola dengan ditanami jagung, porang hingga kopi sesuai kecocokan tanah.

"Harapannya pemerintah daerah segera merespon usulan ini agar cepat mendapatkan legalitas dan persetujuan," katanya.(jk)

Kredit

Bagikan