Pembebasan Lahan Bendung Gerak Karangnongko Belum Ada Kejelasan

user
nugroho 03 Maret 2022, 20:31 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Pembebasan lahan Bendung Gerak Karangnongko di Kabupaten Blora, Jawa Tengah hingga kini belum ada kejelasan. Sesuai rencana ada 5 desa terdampak, yakni Desa Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, Megeri dan Mendenrejo.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora, Sam Gautaman Karnajara, Kabupaten Blora mendapat tanggung jawab dalam pembebasan lahan. Namun, karena masih adanya keterbatasan anggaran untuk sementara dilakukan proses administrasi.

“Kita sendiri belum tahu pastinya pembebasan lahan akan dilakukan. Sosialisasi memang sudah dilaksanakan, tapi masih terbatas,” ujarnya, Kamis (3/3/2022).

Rencananya, warga yang terdampakan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko ini akan direlokasi ke Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Gajah Mada (UGM).

“Tapi tidak semua warga mau direlokasi,” jelasya.

Untuk diketahui, proyek ini telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Tercantum dalam Perpres nomor 79 Tahun 2019. Pekerjaan akan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Rencananya, proyek nasional Bendung Gerak Karangnongko ini akan membendung sungai Bengawan Solo. Memisahkan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dengan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Ada sembilan pintu air yang bakal dibangun. Mengaliri lahan seluas 1.747 hektare untuk Blora dan 5.203 hektare untuk Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, Proyek Nasional ini bisa memenuhi kebutuhan air baku PDAM sekitar 2,15 juta meter kubik atau 100 liter per detik.

Desain pekerjaan akan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui BBWS Bengawan Solo sudah jadi. Tinggal proses pembebasan lahan warga. Perhitungannya juga sudah selesai.

Anggaran proyek rencana mencapai Rp 2,5 triliun. Bendung Gerak Karangnongko akan dibangun dengan tipe concrete gravity. Dengan daerah tangkapan seluas 10,03 KM2. Serta berdaya tampung efektif sebesar 59,1 juta m3. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu memberikan pasokan Daerah Irigasi (DI) Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 Ha dan D.I. Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha.

Bupati Blora Arief Rohman mengaku  Mensesneg sudah bersurat untuk menuntaskan lahan. Rencana lahan masyaakat yang terdampak pembangunan akan dimintakan lahan pengganti di lahan KHDTK UGM sekitar 300 hektar.

Konspepnya nanti, lanjut dia dipindah atau bedol desa. Perumahan dipindah dengan segala penunjang sesuai yang ada di disana. Menurut Arief, kalau lahan clear tahun ini, tahun depan pembangunan bisa dilakukan.

“Kita ajak masyarakat untuk diskusi dan relokasi. Nanti jadi kawasan baru. Baik perumahan yang dibangun oleh Dirgen Perumahan dan UGM,” tegasnya.(ams)

Kredit

Bagikan